Aksi Greenpeace Indonesia di Bundaran Hotel Indonesia pada 20 Oktober 2026 menuai perdebatan di dunia nyata maupun maya. Melalui spanduk bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” yang dibentangkan di Patung Selamat Datang, Greenpeace mendesak pemerintah agar lebih serius menangani krisis iklim yang dinilai turut membebani kehidupan masyarakat.
Di media sosial, tuntutan itu mendapat banyak tanggapan yang menyoal tingginya biaya hidup. Sejumlah unggahan kontranarasi pun segera bermunculan. Salah satunya menyindir orang-orang yang mengeluhkan mahalnya hidup, tetapi masih bisa menongkrong dan memesan kopi mahal tiap hari, hingga membeli barang viral karena fear of missing out (FOMO). Muncullah pertanyaan: mana yang sebenarnya perlu diturunkan, biaya hidup atau gaya hidup?
Pertanyaan itu sepintas masuk akal. Cara seseorang membelanjakan uang tentu memengaruhi kondisi keuangannya. Orang yang rutin membeli kopi mahal atau kerap membeli barang karena FOMO, misalnya, memang perlu mengevaluasi kebiasaannya dan belajar membedakan kebutuhan dan keinginan. Namun, masalah muncul ketika contoh perilaku konsumsi individu dipakai untuk menjelaskan persoalan biaya hidup secara luas, sebab tidak semua pengeluaran bisa dikendalikan dengan mengubah kebiasaan, dan tidak semua kesulitan ekonomi berasal dari keputusan belanja yang buruk.
Gaya hidup memengaruhi pengeluaran, sedangkan biaya hidup berkaitan dengan besarnya pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. Keduanya berhubungan, tetapi tidak bisa dipertukarkan begitu saja. Karena itu, mengatur gaya hidup dan memperjuangkan biaya hidup yang lebih terjangkau bukanlah dua pilihan yang saling meniadakan.
Apakah persoalan biaya hidup selesai ketika semua orang memutuskan berhemat? Harga beras, telur, minyak goreng, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, listrik, air bersih, hingga layanan kesehatan tidak ditentukan oleh gaya hidup seseorang. Pendapatan pun tidak selalu bertambah ketika kebutuhan pokok meningkat. Banyak faktor lain yang ikut menentukan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti kondisi pasar, distribusi barang, kesempatan kerja, dan juga kebijakan publik. Seseorang bisa saja berhenti membeli kopi yang mahal atau barang tak urgen, tetapi tidak bisa berhenti membeli kebutuhan pokok.
Kita juga tidak bisa menilai keadaan keuangan seseorang hanya dari apa yang terlihat. Orang yang sesekali menongkrong dan membeli kopi mahal bisa saja kesulitan membayar sewa tempat tinggal, sementara orang yang tidak pernah menongkrong bisa saja penghasilannya tetap tidak cukup untuk kebutuhan pokok.
Ketika kesulitan hidup dianggap urusan pribadi
Dalam perdebatan ekonomi sehari-hari, orang yang mengeluhkan penghasilannya tidak cukup sering ditanya tentang kebiasaan belanja, pilihan hiburan, atau kemampuannya menabung. Pertanyaan itu sah-sah saja jika tujuannya memahami kondisi keuangan orang tersebut. Masalahnya, kesulitan ekonomi menjadi seolah-olah kesalahan pribadi ketika cara seseorang membelanjakan uang dijadikan topik utama, sementara keadaan yang turut membentuk kesulitannya justru luput dipersoalkan.
Dalam kajian sosial, kecenderungan menyederhanakan persoalan yang turut dibentuk oleh keadaan sosial dan ekonomi menjadi urusan kemampuan pribadi dikenal sebagai individualisasi masalah struktural.
Kemampuan berhemat pun tidak sama bagi setiap orang. Seseorang dengan penghasilan cukup mungkin masih punya ruang untuk menabung, berinvestasi, atau menikmati rekreasi. Sementara itu, orang yang penghasilannya sudah habis untuk kebutuhan pokok sejak awal bulan tidak punya banyak pilihan untuk memangkas pengeluaran. Dalam keadaan seperti ini, menyuruh orang berhemat hanya menjawab sebagian persoalan. Kita juga perlu bertanya mengapa penghasilan mereka tidak cukup dan apa yang membuat kebutuhan dasar semakin sulit dijangkau.
Masyarakat tetap bertanggung jawab mengelola keuangan masing-masing. Namun, tanggung jawab itu tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan masalah sistemik yang berada di luar kendali langsung individu. Orang bisa mengurangi jajan, tetapi tidak bisa sendirian menentukan harga pangan, tingkat upah, ataupun arah kebijakan pemerintah. Orang tidak seharusnya terus diminta menyesuaikan gaya hidup tanpa pembahasan yang memadai mengenai keadaan yang membuat kebutuhan hidup semakin sulit dijangkau.
Apa hubungannya biaya hidup dengan krisis iklim?
Greenpeace menghubungkan krisis iklim dengan beban ekonomi masyarakat, termasuk dampaknya terhadap penghasilan dan daya beli. Hubungan ini menarik dikaji karena dampak perubahan iklim tidak berhenti pada kerusakan lingkungan. Perubahan kondisi alam juga dapat memengaruhi pekerjaan, produksi pangan, hingga distribusi barang.
Melalui laporan Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah, Greenpeace memetakan pengalaman delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah aglomerasi di Pulau Jawa: Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul. Dalam laporan tersebut, dampak yang dirasakan responden paling banyak berkaitan dengan pola konsumsi dan biaya pangan, sebesar 41 persen. Berikutnya, produktivitas dan pendapatan sebesar 39 persen, serta akses tempat tinggal dan biaya transportasi sebesar 20 persen.
Angka tersebut perlu dibaca sesuai dengan cakupan risetnya. Pengalaman delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah tidak serta-merta menggambarkan keadaan seluruh penduduk Indonesia. Meski begitu, temuan tersebut memberi alasan untuk menelaah bagaimana perubahan iklim dapat memengaruhi pengeluaran dan pendapatan masyarakat.
Cuaca ekstrem, misalnya, dapat mengganggu produksi dan distribusi pangan. Nelayan bisa kesulitan melaut ketika kondisi laut tidak memungkinkan. Pekerja lapangan juga berpotensi kehilangan waktu kerja atau pendapatan ketika cuaca menghambat aktivitas mereka. Jika gangguan semacam ini memengaruhi pasokan dan distribusi, konsumen bisa ikut merasakan dampaknya melalui ketersediaan barang maupun harga.
Tentu, tidak setiap kenaikan harga disebabkan oleh krisis iklim. Biaya produksi, distribusi, kebijakan perdagangan, dan kondisi pasar juga perlu diperhitungkan. Karena itu, tuntutan Greenpeace tetap perlu diuji melalui data. Seberapa kuat hubungan antara krisis iklim dan beban biaya hidup? Siapa yang paling terdampak? Langkah apa yang bisa mengurangi dampaknya? Pertanyaan semacam ini lebih berguna untuk menilai tuntutan Greenpeace ketimbang hanya mempersoalkan mengapa orang yang mengeluhkan mahalnya hidup masih saja membeli kopi mahal.
Kritik yang tepat harus menyasar persoalannya
Mengkritik kebiasaan konsumsi seseorang tidak serta-merta membantah persoalan yang sedang ia suarakan. Seseorang bisa saja memang boros, tetapi itu belum menjawab apakah harga kebutuhan pokok sudah terjangkau atau apakah kebijakan pemerintah telah memadai.
Kita boleh mengingatkan orang agar tidak konsumtif. Kita juga boleh mempertanyakan dasar tuntutan Greenpeace. Namun, kritik semestinya tidak berhenti pada kebiasaan belanja orang-orang yang mengeluhkan mahalnya biaya hidup. Jika yang dipersoalkan adalah biaya hidup, kita perlu melihat harga kebutuhan, pendapatan masyarakat, akses terhadap layanan dasar, dan kebijakan yang ikut membentuk keadaan tersebut.
Penulis: Baso Muh Wahidin
