Krisis kepercayaan terhadap jalannya lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disorot karena berbagai permasalahan. Aksi demonstrasi yang menjalar ke banyak daerah itu bertujuan pada aksi susulan yang berkelanjutan. Puncaknya adalah tewasnya pengemudi ojol 21 tahun, Affan Kurniawan karena dilindas mobil taktis saat ia sedang bekerja.
Tragedi itu menyulut amarah publik. Aksi massa yang mulanya menyasar Gedung DPR beralih ke arah aparat kepolisian. Demonstrasi yang meletus di banyak daerah berubah menjadi kerusuhan dan perusakan fasilitas-fasilitas umum. Akibatnya, sejumlah Gedung DPRD di berbagai daerah hangus karenanya.
Situasi itu memicu banyak perguruan tinggi di Indonesia untuk membuat pernyataan sikap. Sikap masing-masing kampus pun berbeda-beda. Ada yang keras, vokal, kritis, dan ada pula yang halus, lembek, dan main aman, atau malah tidak mengambil sikap karena tak semua perguruan tinggi melakukannya. Di sisi lain, ada pula kampus yang hanya meliburkan atau mengatur kegiatan perkuliahan civitas akademika-nya secara daring.
Dari sudut pandang komunikasi, peran humas kampus sangat vital dalam memutuskan sikapnya di tengah kondisi saat ini. Sebab, keputusan humas kampus akan menentukan idealisme sebuah institusi tersebut.
Dalam wawancara bersama Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga Suko Widodo pada Jumat, 5 September 2025, ia menjelaskan bagaimana tupoksi, dan sikap humas dalam suatu perguruan tinggi yang semestinya. Ia menegaskan betapa pentingnya keputusan humas kampus dalam menyikapi situasi negara yang nantinya dapat berpengaruh pada kebijakan pemerintah. Berikut hasil wawancaranya.
Apa saja yang harus dipertimbangkan humas kampus saat hendak membuat pernyataan sikap?
“Humas kampus tentu harus punya karakter. Harus mempertimbangkan kepentingan institusi, kebenaran akademik, serta persepsi publik. Pernyataan sikap bukan sekadar kalimat resmi, melainkan representasi citra kampus. Harus ada pesan akademik dan moral yang kuat. Oleh karena itu, harus berbasis data, nilai akademik, etika komunikasi, dan konsensus internal antara pimpinan kampus, senat, dan civitas.”
Apa saja hal yang perlu diperhatikan untuk mencegah reaksi publik yang tidak diinginkan? Reaksi publik apa yang paling dihindari?
“Yang harus diperhatikan adalah peran yang jelas, kejujuran informasi, dan ketepatan konteks. Reaksi publik yang paling dihindari adalah ketidakpercayaan (loss of trust) dan kesalahpahaman. Publik bisa menerima sikap berbeda, tetapi akan kecewa bila kampus dianggap plin-plan, menutup-nutupi fakta, atau menyuarakan kepentingan politik sempit.”
Jika itu terjadi, menurut Anda, apa yang harus dilakukan humas kampus?
“Humas harus segera melakukan klarifikasi dengan bahasa yang tenang, transparan, dan konsisten. Jangan defensif. Bangun dialog dengan media, mahasiswa, dan masyarakat. Prinsipnya: ‘acknowledge, clarify, improve’—akui ada reaksi, luruskan informasi, lalu perbaiki langkah.”
Seberapa perlu/penting kampus dalam membuat pernyataan sikap terhadap persoalan negara?
“Sangat penting dan wajib! Kampus bukan sekedar tempat belajar, tetapi rumah moral dan pusat pengetahuan. Suara kampus menambah bobot intelektual dalam diskursus kebangsaan. Pernyataan sikap kampus bisa menjadi kompas moral, penyejuk, sekaligus pengingat bagi negara agar tetap berpihak pada rakyat.”
Apa pendapat Anda soal kampus yang “bermain aman” dalam membuat pernyataan sikap? Misalnya, menunggu kampus-kampus lain dulu untuk bersuara.
“Itu pilihan yang pragmatis, tapi sering kehilangan nilai moral. Kampus seharusnya berdiri di atas integritas ilmiah, bukan sekadar ikut arus. Bermain aman boleh, tapi jangan sampai kehilangan keberanian moral.”
Saat melihat isu yang berkembang, setahu Anda, bagaimana biasanya humas memandang ini? Apakah turut mengikuti, menunggu dulu, atau malah abai?
“Praktiknya bervariasi. Ada humas yang langsung reaktif, ada yang menunggu arahan pimpinan, ada juga yang memilih diam. Namun secara ideal, humas harus responsive; dengan cara proaktif membaca isu, menyiapkan naskah narasi, lalu mendiskusikannya dengan pimpinan. Diam total justru berisiko dianggap abai terhadap persoalan publik.”
Bagaimana sikap humas yang semestinya saat masalah negara menjadi ramai diperbincangkan? Apakah menunggu sikap kampus lain lebih dulu?
“Humas tidak boleh sekadar ‘ikut-ikutan’. Setiap kampus punya konteks dan tanggung jawab sendiri. Menunggu boleh, tetapi bukan untuk berlindung di balik kampus lain, melainkan untuk memastikan data akurat dan narasi kokoh. Jika sudah jelas, sebaiknya berani bersikap sesuai identitas kampus masing-masing.”
Seberapa berdampak aksi demonstrasi mahasiswa dalam mendesak pernyataan sikap?
“Cukup besar. Mahasiswa adalah bagian dari civitas akademika. Tekanan moral mereka sering menjadi pemicu kampus bersuara. Tapi sikap kampus tidak boleh hanya karena desakan, melainkan juga karena pertimbangan akademik dan nilai keilmuan.”
Seberapa berpengaruh pernyataan sikap kampus terhadap tindak-tanduk pemerintah?
“Pengaruhnya signifikan, meski tidak selalu langsung. Suara kampus sering menjadi bahan liputan media, diperbincangkan di ruang publik, bahkan menjadi rujukan elite politik. Pernyataan sikap kampus adalah sumber legitimasi moral yang bisa memperkuat atau melemahkan kebijakan pemerintah.”
Adakah potensi cawe-cawe pemerintah?
“Potensi itu selalu ada. Apalagi jika isu menyentuh legitimasi atau kebijakan strategis pemerintah. Biasanya pemerintah ingin kampus ‘tidak terlalu keras’ dalam bersuara.”
Setahu Anda, bagaimana cara pemerintah mengintervensi sikap kampus? Apakah melalui rektor langsung?
“Ya, biasanya melalui rektor atau jajaran pimpinan kampus. Bentuknya bisa berupa imbauan, telepon informal, hingga surat resmi. Kadang juga lewat kementerian teknis yang menaungi kampus.”
Apakah itu berarti PTN lebih rentan diintervensi ketimbang PTS?
“Benar. PTN lebih dekat dengan regulasi dan anggaran negara, sehingga relatif lebih rentan. PTS lebih longgar, tetapi tetap bisa ditekan melalui izin, akreditasi, atau dukungan pendanaan tertentu.”
Mungkinkah PTS diintervensi? Menurut Anda, apa yang pemerintah tawarkan/ancam?
“Mungkin saja. Intervensinya biasanya lebih halus, misalnya melalui akses bantuan, proyek kerjasama, atau akreditasi. Kadang berbentuk ‘himbauan persuasif’ agar PTS tidak berseberangan terlalu jauh dengan arus kebijakan nasional.”
Bagaimana jika PTN menyeleweng atau malah nekat? Apa risikonya?
“Risikonya bisa besar, mencakup pemotongan anggaran, pencopotan rektor, hingga kriminalisasi isu tertentu. Tetapi, jika kampus bersuara dengan dasar akademik dan cara yang elegan, risikonya bisa ditekan.”
Reporter: Shafira Rahmadani
Editor: Muhammad Farhan
