Pabelan-online.com, UMS – Acara nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi itu diprakarsai oleh @aksikamisansolo yang berkolaborasi dengan sejumlah Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) yang ada di Solo Raya. Film yang dirilis oleh Watchdoc Documentary pada awal Maret itu mengulas bagaimana kolonialisme masih terjadi sampai hari ini. Acara nobar yang diadakan di Rumah Banjarsari, Surakarta pada Senin, 20 April 2026 itu disusul dengan diskusi publik.
Rumah Banjarsari menjadi tempat pemutaran film dokumenter yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat yang terdiri dari mahasiswa, Lembaga Pers Mahasiswa, dan masyarakat kolektif hingga orang Papua asli yang datang menghadiri nobar. Film bertajuk “Pesta Babi: Kolonialisme di Jaman Kita” bercerita tentang eksploitasi tanah Papua dengan membuka lahan sawit, tebu, dan sawah untuk padi.
Indra Agusta, selaku pemantik diskusi menyoroti adanya salib merah yang terus dimunculkan dan berulang selama film berlangsung, ia mengatakan bahwa salib tersebut menjadi simbol perlawanan masyarakat Papua yang menolak pembabatan hutan Papua.
“Kenapa harus salib? Kenapa harus berwarna merah? Ketika salib merah ini dimunculkan sebagai patok-patok, di situ ada upaya simbolik karena dia sudah tidak bisa lagi ngomong ke pemerintah” tuturnya, Senin (20/4/26).
Simbol perlawanan tersebut juga berdampak pada cara masyarakat Papua membentuk sistem kemasyarakatan. Indra mengatakan di Papua telah terbentuk Emergent Society, yaitu adanya kemandirian untuk bertahan ditengah eksploitasi hutan yang dilakukan negara dan bisa hidup tanpa bantuan negara.
“Papua itu bukan lahan kosong. Kita-kita ini kan paling butuh negara kalau daftar kuliah atau bikin KTP,” ujarnya.
Indra juga mengkritik teknokrat yang yang hanya diajak berpikir untuk hal-hal yang besar, seperti politik dan proyek besar. Menurutnya, teknokrat harus berbasis etno, sosiologi, dan bersinggungan dengan sejarah, sementara hari ini tidak lebih hanya melihat dengan angka statistik.
“Kenapa masyarakat adat atau desa enggak pernah didengar? Karena teknokrat ini enggak mau dengar sisi antropologi, etnografi, geografi, dan teman-teman yang riset di bawah,” jelasnya.
Pemantik kedua, Deana Sari menyoroti supremasi sipil yang dilemahkan dengan cara militeristik. Menurutnya, pengiriman tentara besar-besaran di Papua merupakan darurat militer yang membentuk ketegangan secara sosiologis, psikologis, dan keamanan dalam hak asasi manusia.
“Masyarakat Papua nggak punya senjata lebih dari alat-alat mereka seadanya dan itu kembali ke alam, tapi negara memberlakukan dengan alat kekuatan penuhnya yang memberikan bentuk rasa tidak aman dan nyaman untuk warga negaranya.” ujarnya Senin (20/4/26).
Deana juga menyoal negara yang telah gagal menjamin keamanan bagi warga Papua yang tak diberikan akses bebas untuk memanfaatkan tanah mereka sendiri. Menurutnya, sampai hari ini negara hanya melihat kepentingan kapitalisme.
“Kondisi konflik Papua itu tidak bisa disamakan dengan beberapa daerah Indonesia yang lainnya. Negara gagal menerjemahkan bentuk rasa aman dan nyaman untuk warga negaranya sendiri,” katanya.
Pemantik ketiga, Yulita Putri menyoroti aktivisme perempuan yang ada di dalam film, yakni Mama Yasinta, perempuan dari suku Marind. Ia berpendapat, kelompok perempuan yang disorot dalam film merupakan dampak dari daerah konflik kepentingan, ketika ada di daerah yang rawan mereka bisa sangat menderita.
“Salah satu tadi ada ucapan perempuan yang hamil dalam wilayah yang rawan bahwa terjadi kekerasan seperti itu. Kutipannya saya catat mengatakan: ‘Saya jalan terus sambil menderita’. Kondisi perempuan ketika dalam keadaan hamil itu sangat rentan secara fisik dan psikis.” ujarnya.
Salah satu peserta diskusi, Lilik mengatakan ketika menghadiri acara ini yang menjadi daya tariknya adalah filmnya. Namun, ia berpandangan lain ketika film ini mengangkat isu tentang Papua. Baginya, film tersebut bisa menceritakan isu yang jarang disorot oleh media massa.
“Yang terjadi di Papua ternyata seperti ini, yang jarang diberitakan di media besar, eksploitasi lingkungan, terus penindasan yang ada di Papua gitu,” ujarnya, Senin (20/4/26).
Reporter : Hilmi Izza Faturrahman
Editor: Muhammad Farhan
