Pabelan-online.com – UMS, Dorongan Badan Gizi Nasional (BGN) agar perguruan tinggi ikut mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menuai gelombang kritik dari kalangan akademisi. Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) justru telah lebih dulu mengoperasikan dapur MBG sejak 2025.
Ramai pembahasan di berbagai kampus yang membuka dapur MBG. Banyak yang mempersoalkan, tapi ada juga yang mendukung program dapur MBG hadir di kampus-kampus. Dapur MBG di lingkungan kampus ini bermula ketika Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meminta perguruan tinggi turut membuka satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dan dapur MBG.
Melansir dari Tempo.co, Dadan mengatakan kampus memiliki peran dalam mendukung program Prabowo ini. Ia menyebut Unhas menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) pertama yang memiliki SPPG di Indonesia Timur.
Dadan berharap Unhas tidak hanya berperan sebagai pengelola dapur, tapi menyediakan rantai pasokan secara mandiri dan menghasilkan program MBG yang lebih baik serta berkualitas.
“Bapak Rektor ini sangat progresif, inovatif, dan luar biasa dalam membangun SPPG karena sangat gesit dalam mendukung program makan bergizi gratis,” kata Dadan sambil menambahkan SPPG tersebut juga menyediakan pengolahan air yang sudah siap minum, seperti dikutip dari BBC.com.
Melansir dari ugm.ac.id, Dosen Manajemen Kebijakan Publik UGM, Subarsono menilai kebijakan tersebut sangatlah dari tugas dan fungsi universitas. Menurutnya perguruan tinggi tidak membuka SPPG karena tidak ada kaitannya dengan TriDharma Perguruan Tinggi.
“Bagaimana bisa bersuara kritis dan lantang, kalau perguruan tinggi terlibat dan ikut menikmati benefit implementasi MBG yang saat ini penuh dengan persoalan dan menyedot APBN yang luar biasa banyaknya,” ujarnya, seperti dikutip dari ugm.ac.id Selasa, (12/5/2026).
Arfanda Anugrah Siregar dalam artikel yang diterbitkan di kompas.id berjudul “Kampus Bukan Katering” menyebut pelibatan kampus dalam program MBG justru terasa seperti perluasan masalah, bukan solusi. “Distribusi pangan berskala nasional menuntut rantai pasok yang presisi, standar keamanan yang ketat, dan manajemen risiko yang disiplin. Ini adalah kerja industri logistik dan layanan publik, bukan kerja institusi akademik,” tegasnya.
Ia juga menilai tidak semestinya perguruan tinggi didorong untuk urusan katering skala nasional. Ia menyebut kondisi seperti ini disebut mission drift, yakni pergeseran bertahap sebuah institusi dari mandat utamanya akibat tekanan eksternal atau ekspansi fungsi di luar kompetensi inti.
Lain halnya dengan UMS sebagai perguruan tinggi swasta, sejak tahun lalu sudah memiliki dapur MBG, dan belakangan akun Instagram @dpn.ums memposting foto dapur MBG milik UMS. Sontak postingan dengan takarir “Kok rektor gak joget 6 juta sehari ya” itu dibanjiri komentar.
“Berbisnis dgn pemerintah gak cuman enak, tapi Uuuueeeennnaaaakkkk bangeetttt”, tulis komentar akun Instagram @hen3××××. Akun lain @gandi×××× turut berkomentar dengan pandangan lain. “Sesuai dengan keputusan Persyarikatan Muhammadiyah yang mendukung program MBG, saat ini Muhammadiyah telah mengelola lebih dari 200 SPPG, termasuk 2 di antaranya yang berada di UMS. Pada dasarnya, MBG merupakan program yang baik, selama pelaksanaannya bebas dari praktik korupsi dan dikelola secara profesional serta akuntabel. Kalau saya sih percaya dikelola oleh Muhammadiyah dari pada yang lain.”
Tahun lalu, tepatnya pada 16 Oktober 2025 LPM Pabelan menerbitkan berita yang berjudul: Membaca Ulang Kerja Sama UMS dalam Program MBG.
Wakil Rektor II Bidang Keuangan, Investasi dan Aset UMS, Muhammad Da’i, mengatakan program MBG merupakan respon Muhammadiyah untuk mendukung program pemerintah. Da’i mengatakan UMS mengikuti persyarikatan Muhammadiyah yang mendukung pelaksanaan MBG.
“Maka kita bekerja sama, baik dari BGN maupun dari kita. Bahkan kerjasama antara BGN dengan persyarikatan Muhammadiyah itu sudah dilaksanakan sejak tahun lalu, waktu tanwir Muhammadiyah di Kupang. Jadi saya pikir ini menjadi sinergi yang baik. Muhammadiyah dari dulu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan manfaat,” ujarnya, Selasa (7/10/2025).
Ia juga mengatakan sebagai kampus swasta UMS bisa lebih adaptif dengan kebijakan pemerintah. Da’i juga menilai pelaksanaan MBG memberi dampak baik terhadap masyarakat.
“Jadi saya pikir ini menjadi sinergi yang baik. Muhammadiyah dari dulu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan manfaat,” katanya.
Penulis: Aqnan Syandi Syahsena
Editor: Muhammad Farhan
