UMS, Pabelan-online.com – Aliansi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menggugat Firdaus Nurillahi Rauufan Rizkia selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U) terkait keterlibatan dalam politik praktis sekaligus pertanggung jawabannya selama menjabat, pada Selasa, 23 Januari 2024. Aksi digelar di depan gedung Induk Siti Walidah dan diikuti mahasiswa dari berbagai organisasi mahasiswa.
Beberapa mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa UMS melakukan seruan aksi dalam menuntut Firdaus untuk turun dari jabatannya. Seruan aksi ini dimulai pada pukul 14.30 dengan diikuti sejumlah mahasiswa yang berjalan mulai dari Griya Mahasiswa UMS hingga gedung Induk Siti Walidah dengan membentangkan spanduk bertuliskan “Firdaus Produk Haram Konstitusi KAMA UMS”.
Peserta aksi kemudian melakukan orasi di depan gedung Induk Siti Walidah dengan memberikan sejumlah tuntutan. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuntut beberapa hal yang perlu dipenuhi oleh pihak birokrat. Adapun tuntutannya, yaitu politik praktis, Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pengurus, transparansi anggaran, serta pembentukan Student Government Universitas (SGU) untuk demokrasi.
Ezat Indra Saputra, selaku Koordinasi Lapangan (Korlap), sebagai perwakilan Aliansi Mahasiswa UMS menegaskan tujuan dari aksi tersebut untuk menuntut pertanggungjawaban dan klarifikasi terkait tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan idealisme mahasiswa. Aksi ini merupakan hasil buah dari keresahan mahasiswa UMS mengenai bobroknya Student Government di kampus.
Hal ini dinilai telah mencederai idealisme mahasiswa sebagai agent of change yang seharusnya netral dan tidak terlibat politik praktis. Presiden mahasiswa seharusnya menjadi representatif dari seluruh mahasiswa, bukan malah terjun ke politik praktis.
Aksi tersebut telah direncanakan oleh Aliansi Mahasiswa UMS dari tiga bulan sebelumnya. Mereka menggandeng berbagai organisasi mahasiswa, seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Partai Mahasiswa untuk menggagas aksi tersebut.
“Kami menuntut Presiden BEM UMS untuk segera turun dan mempertanggungjawabkan serta memberikan klarifikasi terkait keterlibatannya dalam politik praktis tersebut dalam Sidang Mahasiswa,” ujar Ezat, Selasa (23/01/2024).
Ahmad Kholid Alghofari selaku Kepala Biro Kemahasiswaan UMS turut hadir dan menyambut baik aksi mahasiswa tersebut. Menurutnya aksi tersebut merupakan wujud demokrasi mahasiswa yang harus terus ditumbuhkembangkan. Ia berharap aksi ini bisa menjadi pembelajaran untuk membentuk pemerintahan mahasiswa yang lebih legitimate dan aspiratif guna mewakili suara mahasiswa UMS.
“Kami menerima tuntutannya, dan berharap dari aksi ini bisa terbentuk Student Government yang legitimate, yang bisa menampung aspirasi mahasiswa UMS. Kami siap mendengarkan suara mahasiswa untuk mewujudkan idealisme mahasiswa,” terangnya, Selasa (23/01/2024).
Dwi Ayu selaku anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang ikut serta dalam aksi tersebut menjelaskan bahwa, partisipasinya dalam aksi tersebut berangkat dari keinginan untuk mendukung terbentuknya Student Government yang baik. Namun, ia melihat banyak mahasiswa yang masih apatis dan tidak paham urgensi Student Government serta aksi mahasiswa.
Dengan aksi ini, Dwi merasa birokrat kampus harus segera mengambil langkah konkret untuk memanggil Firdaus selaku Presiden BEM-U guna memberikan klarifikasi dan pertanggungjawaban. Birokrat kampus juga diharapkan dapat memfasilitasi pembentukan SGU periode berikutnya yang lebih aspiratif dan melibatkan berbagai komponen mahasiswa di UMS.
“Banyak mahasiswa yang tidak tahu atau apatis terhadap aksi mahasiswa. Birokrat sudah mendengarkan aspirasi mahasiswa dan diharapkan ada tindakan dari mereka. Perlu dilakukan penyuluhan dan pemahaman terus-menerus tentang pentingnya aksi mahasiswa,” tuturnya, Selasa (23/01/2024).
Reporter: Ferisa Salwa Adhisti
Editor: Aulia Azzahra
Fotografer: Muhamad Bayu Adhi Pratista
