24 Oktober 2024, aula megah Edutorium KH Ahmad Dahlan UMS dipenuhi suasana syukur. Universitas Muhammadiyah Surakarta merayakan Milad ke-66 sekaligus meresmikan rumah sakit baru sebagai bukti kemajuan infrastruktur pendidikan dan layanan kesehatan. Namun, di balik perayaan itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan pesan reflektif yang sejatinya lebih dari sekadar sambutan seremonial.
Ia menitipkan empat amanat penting bagi UMS dan seluruh Perguruan Tinggi Muhammadiyah-‘Aisyiyah (PTMA): membangun karakter distingtif, memberi kontribusi pemikiran strategis, berdiaspora secara moderat, dan mendidik masyarakat.
Kini, hampir setahun berlalu menuju Milad ke-67, pertanyaan mendasar muncul: sejauh mana pesan tersebut benar-benar dihidupi oleh UMS? Atau jangan-jangan amanat itu hanya terlipat rapi di arsip acara, hanya mengendap tanpa menjadi kesadaran kolektif?
Haedar Nashir dalam amanatnya mengingatkan pentingnya distingtif character; karakter pembeda PTMA yang bersumber dari nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK). Karakter ini, katanya, harus ditransformasikan menjadi keunggulan yang bukan hanya membedakan, tetapi juga membawa rahmat. Sebuah pesan yang terdengar klise bila hanya dilafalkan, namun menjadi revolusioner bila sungguh diterapkan.
Realitanya, tantangan karakter AIK itu justru semakin kompleks di era pasca-pandemi. Data dari LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah menunjukkan bahwa persaingan antarperguruan tinggi swasta justru makin ketat, terutama dengan kampus-kampus berbasis teknologi yang agresif memasarkan keunggulannya. Dalam lanskap ini, UMS memanglah unggul pada aspek infrastruktur dan jumlah mahasiswa, per 2024 tercatat lebih dari 35.000 mahasiswa aktif. Namun, apakah distingsi AIK benar-benar tecermin dalam budaya akademik sehari-hari?
Seringkali AIK hanya berhenti pada mata kuliah wajib atau Baitul Arqam. Padahal, pesan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu jelas: AIK mesti diolah menjadi value yang menumbuhkan keunggulan moral-intelektual, bukan sekadar atribut administratif.
Pesan kedua, kontribusi pemikiran strategis bagi umat dan bangsa, terasa semakin relevan. Di belahan dunia lain, kampus menjadi dapur bagi gagasan-gagasan besar negara. Universitas Harvard, misalnya, sejak lama melahirkan riset-riset yang menjadi basis kebijakan publik Amerika Serikat. Di Eropa, Universitas Oxford tak hanya mencetak ilmuwan, tetapi juga pemikir politik yang berkontribusi membentuk arah negara.
Tahun lalu, Haedar Nashir berharap PTMA, termasuk UMS, melangkah ke arah yang sama: menjadi produsen ide-ide strategis yang melampaui kepentingan kampus. Sayangnya, hingga kini kontribusi pemikiran UMS pada isu-isu bangsa tidak terlalu terdengar di level nasional.
Padahal, Indonesia tengah diliputi persoalan besar: transisi energi, krisis iklim, ketimpangan sosial, hingga pemerataan guru di sektor pendidikan. Bukankah seharusnya kampus yang mengklaim diri sebagai center of excellence justru tampil di garis depan memberikan tawaran solusi?
Faktanya, UMS memang tercatat aktif dalam penelitian. Data SINTA 2024 menunjukkan publikasi ilmiah dosen UMS meningkat signifikan dalam tiga tahun terakhir. Namun, problem klasik tetap menghantui: publikasi seringkali berorientasi pada angka kredit dan akreditasi, bukan pada kontribusi nyata terhadap publik. Inilah yang membuat pesan Haedar Nashir seakan diabaikan begitu saja. Karya akademik hadir, tapi masih nihil resonansi sosial.
Pesan ketiga adalah diaspora. Ia menekankan pentingnya civitas akademika Muhammadiyah untuk hadir di panggung nasional dan internasional dengan satu syarat: moderat. Pesan ini tidak bisa dianggap remeh. Dunia akademik global kini ditandai dengan arus kolaborasi lintas bangsa. Perguruan tinggi yang menutup diri akan segera tertinggal.
UMS memang mulai menapaki jalan ini. Pada 2024, kampus ini berhasil menembus 100 besar universitas terbaik di Indonesia versi UniRank dan bahkan memperluas jejaring internasional melalui program student exchange. Tetapi diaspora tidak semata soal mobilitas mahasiswa. Diaspora juga berarti menebar gagasan Islam Berkemajuan di ruang publik internasional. Moderasi menjadi kata kunci, sebab hanya dengan sikap terbuka, pesan itu bisa diterima lintas budaya.
Namun lagi-lagi, diaspora yang dimaksud Haedar Nashir lebih luas ketimbang sekadar angka kerjasama internasional. Ia menuntut keberanian dosen dan mahasiswa UMS untuk benar-benar menjadi bagian dari percakapan global, dari forum akademik hingga lembaga think tank. Sayangnya, tantangan ini masih jauh dari tuntas.
Pesan terakhirnya perihal edukasi masyarakat, adalah pengingat bahwa perguruan tinggi tidak boleh larut dalam menara gading. UMS, sebagaimana pesannya, harus melahirkan insan yang membawa perubahan nyata di tengah masyarakat.
Dalam praktiknya, UMS memang cukup aktif dengan program “pengabdian masyarakat”. Namun, problem sosial yang mengitari kampus mulai dari ketimpangan ekonomi, isu lingkungan di Sukoharjo dan Solo-Raya, hingga problem buruh migran belum sepenuhnya disentuh secara serius oleh civitas akademika. Banyak kegiatan pengabdian masih bersifat proyek jangka pendek, bukan transformasi jangka panjang.
Padahal, sejarah Muhammadiyah sendiri dibangun dari semangat pengabdian sosial yang nyata: mendirikan sekolah, rumah sakit, hingga panti asuhan. Sejarah itu menjadi cermin bahwa amanat Haedar seharusnya direspons dengan kerja konkret, bukan sekadar laporan kegiatan.
Kini, ketika Milad ke-67 semakin dekat, refleksi menjadi seuatu keharusan. Apakah UMS hanya berlari mengejar akreditasi, peringkat, dan infrastruktur? Ataukah benar-benar menjadikan empat pesan Haedar Nashir sebagai arah strategis?
Di era ketika perguruan tinggi ditantang oleh revolusi teknologi dan komersialisasi pendidikan, pesan tersebut bisa menjadi penuntun moral. Distingsi AIK bukanlah sekadar label, tetapi harus membentuk karakter unggul. Kontribusi pemikiran strategis bukan hanya publikasi, tetapi gagasan yang menyapa publik.
Diaspora bukan sekadar jumlah kerjasama internasional, melainkan kehadiran moderat dalam percakapan nasional bahkan global. Sementara edukasi masyarakat bukan sekadar program pengabdian, melainkan perubahan sosial yang konkret.
Haedar Nashir telah meletakkan batu pijakan. Selanjutnnya, tinggal bagaimana UMS menapakinya. Sebab, universitas besar tidak hanya diukur dari tinggi dan megahnya gedung atau banyaknya mahasiswa, tetapi dari sejauh mana ia hadir sebagai mercusuar peradaban.
Terakhir: menjelang Milad ke-67, UMS masih punya waktu membuktikan bahwa amanat setahun lalu bukan sekadar catatan acara, melainkan kompas perjalanan. Sebab, universitas yang besar bukanlah yang paling ramai perayaannya, melainkan yang paling tampak pengaruhnya bagi umat dan bangsa.
Amanat Haedar Nashir dalam Dies Natalis UMS yang ke-66 dapat dilihat di: Amanat Haedar Nashir dalam Refleksi Milad ke 66 UMS
Penulis: Alfin Nur Ridwan, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UMS
