Pabelan-online.com, UMS – Student Goverment Universitas Muhammadiyah Surakarta (SG UMS), menargetkan persiapan dan pembentukan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) bakal tuntas di bulan Desember 2025.
Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) UMS, Eky Muammar memaparkan linimasa reorganisasi lembaga kemahasiswaan. Saat ini, ujarnya, proses persiapan hukum Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemilwa) dan Partai sedang berjalan dan ditargetkan selesai pada bulan Desember ini.
”Bulan ini sudah selesai masalah aturan. Desember, kita sudah jalan masalah KPU-M, Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu –red), dan sebagainya, dan langsung akhir Desember rencana, targetan kita mau Sidang Umum. Tanggalnya belum kita pastikan, karena itu tergantung dari skema teman-teman KPUM,” ujar Eky saat ditemui di Sekretariat DPM UMS, Selasa (25/11/2025).
Menanggapi kekhawatiran mengenai partisipasi mahasiswa karena Pemilwa bakal dilaksanakan di masa liburan, Eky Muammar menyatakan bahwa kendala kurangnya partisipasi akan diatasi melalui edukasi dan sosialisasi yang masif.
”Per hari ini, kawan-kawan tetap sama-sama bersinergi buat gimana caranya supaya nanti partisipasinya tetap jalan,” kata Eky.
Linggar, Menteri Dalam Negeri Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UMS mengatakan Pemilwa akan dilaksanakan setelah disahkannya Undang-Undang (UU) Pemilwa dan UU Partai. Tahapannya, antara lain, pendataan partai, pengesahan UU Pemilwa dan UU Partai bersama DPM U, pembentukan KPUM, dan verifikasi partai.
“Saat ini sedang menuju tahap sosialisasi KPUM, dan selanjutnya Pengesahan UU Pemilwa dan UU Partai,” kata Linggar lewat pesan WhatsApp, Senin (1/12/2025).
Selain itu, pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilwa adalah BEM dan DPM, UKM, dan mahasiswa umum. Pembentukan KPUM, kata Linggar, akan melalui delegasi Keluarga Mahasiswa (KAMA) tingkat universitas dan tingkat fakultas. Adapun proses rekrutmen baru akan digunakan apabila sistem delegasi tidak terpenuhi.
“Dari BEM U sendiri pasti ada keterlibatan, yaitu untuk monitoring berjalannya Pemilwa,” katanya.
Di sisi lain, ia mengatakan nantinya, DPM akan berperan dalam membentuk Panwaslu. Sejauh ini, Linggar menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan DPM dalam pembentukan UU dan lembaga-lembaga untuk Pemilwa.
“Ini mau sosialisasi KPUM, setelah itu pengesahan UU terkait, lalu pembentukan KPUM,” ujarnya.
Reporter: Muhammad Farhan
Editor: Aqill Adhitya
