Sentilan Willy Aditya melalui opini “Buku dan Logika ‘Kemewahannya’” menggoreng wacana yang tak akan matang. Masih di labirin seputar mahalnya harga buku yang menyentuh kegelisahan mendasar tentang masa depan literasi (Kompas, 31/5/2026). Willy sebagai ketua Komisi XIII DPR, sekaligus pengusul revisi UU Sistem Perbukuan Nasional, mendorong revisi Undang-Undang tersebut sebagai jembatan penyelamat agar aktivitas berpikir tidak menjadi barang mewah yang kemahalan.
Dorongan ini berisiko selalu menguap jika kita enggan membedah perkara perbukuan secara nyata. Tariklah pembatas tegas antara industri buku pelajaran sekolah dan ekosistem buku bacaan umum atau nonteks. Janganlah mengaburkan aturan untuk kedua wilayah yang memiliki karakter berbeda ini. Pengaburan hanya akan membuat kebijakan perbukuan berjalan di tempat.
Karakter Buku
Buku nonteks adalah buku pengayaan, referensi, atau panduan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan membentuk kepribadian positif. Cakupannya luas, mulai dari buku sastra (novel, puisi, cerpen), biografi, motivasi, ilmiah populer, serta bacaan literasi dini anak. Di sekolah, jenis buku ini penting untuk mengisi sudut baca kelas, memperkaya koleksi perpustakaan, dan mendukung gerakan literasi. Meskipun longgar dari segi kreativitas dan tidak terikat kurikulum, buku yang masuk ke sekolah tetap harus melewati proses kurasi. Tujuannya agar isinya aman dan sesuai perkembangan usia murid. Undang-undang harus menjaga buku pelajaran memiliki standar mutu dan harga seragam, sedangkan buku bacaan umum diberi ruang kreativitas yang luas.
Buku pelajaran sekolah tidak boleh disandera syahwat proyek ganti kurikulum yang kaku. Penilaian buku di tingkat birokrasi cenderung memprioritaskan urusan administrasi daripada kedalaman isi ilmu. Dampaknya, buku pelajaran berubah menjadi komoditas hafalan demi mengejar target kelulusan murid. Sebaliknya, wilayah buku bacaan umum sering dianaktirikan dalam kebijakan anggaran dan distribusi. Padahal, jenis buku inilah yang menjadi penyegar untuk menumbuhkan imajinasi liar dan daya kritis masyarakat. Negara harus melindungi ruang hidup buku bacaan umum ini dari dominasi hitung-hitungan pasar murni.
Persoalan harga buku yang mahal menjadi hambatan nyata bagi kemampuan ekonomi masyarakat bawah. Kebijakan subsidi kertas, penurunan pajak hingga nol persen, dan pemangkasan biaya pengiriman menjadi langkah mendesak. Kita harus menghargai jerih payah penulis dan menyuntikkan napas baru bagi eksistensi penerbit. Namun, menyalahkan faktor ekonomi semata sebagai biang rendahnya budaya membaca terlalu menyederhanakan masalah. Buku murah sekalipun tidak akan berguna jika lingkungan paling mendasar tetap dibiarkan gersang. Lingkungan utama peradaban tersebut berada di dalam ruang kelas sekolah kita sendiri.
Kultur Kelas
Gerakan membaca lima belas menit setiap hari sebelum pembelajaran dimulai kini telah hilang. Aktivitas baik ini dijalankan tanpa proses pemaknaan dan dialog mendalam antara murid dan guru. Murid dipaksa sekadar membaca teks, bukan atas dasar rasa ingin tahu. Tanpa adanya sistem pantau yang ketat, program literasi sekolah kehilangan kekuatan untuk membawa perubahan nyata. Kita harus menggalakkan kembali praktik membaca paling dasar ini dari tingkat terbawah. Tidak masuk akal menuntut masyarakat pandai memahami keadaan jika kebiasaan membaca yang sederhana ini diabaikan.
Akar kegagalan pembudayaan membaca di sekolah bertumpu pada hilangnya keteladanan dari para guru di kelas. Kita perlu menagih komitmen nyata dan membenahi secara total kebiasaan cara ajar guru yang telanjur terpaku teks. Guru tidak boleh menempatkan diri sekadar corong materi atau pengawas ujian yang sibuk mendikte hafalan. Lingkungan membaca yang menyenangkan wajib dibangun melalui pendekatan saling bertukar pikiran. Guru harus berubah menjadi contoh hidup, sosok nyata yang gemar memegang dan membaca buku di hadapan murid. Keteladanan alami seorang pendidik akan menumbuhkan rasa hormat anak terhadap ilmu pengetahuan.
Ketersediaan fasilitas fisik yang menarik menjadi prasyarat mutlak untuk membangun lingkungan membaca yang bugar. Kita harus merombak total pengelolaan sistem perpustakaan di setiap sekolah, kampus, taman bacaan, hingga perpustakaan daerah. Selagi perpustakaan masih diperlakukan sebagai gudang, arsip, sulitlah berharap untuk lahirnya kebiasaan membaca yang hidup. Perpustakaan tidak boleh dibiarkan seperti gudang penyimpanan dokumen yang berdebu, gelap, sepi, dan menakutkan. Ruangan tersebut harus dirancang ulang menjadi pusat aktivitas kreatif yang dinamis dan nyaman. Pembuatan sudut baca di berbagai tempat umum juga harus masif dilakukan demi mendekatkan buku dengan warga. Desain ruang yang ramah akan menghapus jarak psikologis antara masyarakat dan jendela dunia.
Siklus membaca yang sehat tidak boleh berhenti pada aktivitas menikmati gagasan, tetapi berujung menghasilkan ide. Kita wajib menghidupkan kembali berbagai saluran kreatif bagi masyarakat untuk menuang gagasan. Wadah penuang ide hasil pembacaan buku harus dibuka luas, baik melalui media cetak maupun platform digital. Kehadiran majalah sekolah, majalah kampus, koran komunitas, koran dinding, hingga situs web jurnalistik menjadi motor penggerak literasi. Wadah kreasi ini berfungsi sebagai ruang diskusi kritis sekaligus panggung merayakan kemerdekaan berpikir. Melalui tradisi menulis inilah, pemahaman terhadap buku diuji kekuatannya dalam menjawab kenyataan sosial.
Tantangan literasi kiwari tidak lagi datang dari minimnya bahan bacaan semata, tetapi dari cara kerja teknologi yang perlahan membentuk layaknya kebiasaan berpikir ala manusia. Ketika jawaban dapat diperoleh dalam hitungan detik, kemampuan untuk membaca panjang, merenung, dan merumuskan gagasan secara mandiri justru menghadapi ujian yang memberat. Bisakah menghidupkan media kreatif lagi? Bagaimanakah menggandeng media tradisional, peranti digital, dan memori algoritma AI dengan mengerucutkan proses berpikir manusiawi? Janganlah pasrah dengan pola pikir robot?
Ruang Gagasan
Revisi Undang-Undang Perbukuan akan mandul jika sudut pandang politiknya sebatas membagi-bagikan proyek fisik buku. Keadilan dalam dunia literasi tidak boleh dipersempit menjadi sekadar urusan logistik pengiriman paket ke pulau terluar. Kita sering merayakan pemerataan pasokan buku bermutu ke daerah tanpa memedulikan kesiapan budaya masyarakat setempat. Kebijakan dari atas ke bawah semacam ini hanya memuaskan laporan statistik penyerapan anggaran pemerintah di atas kertas.
Penyelesaian krisis membaca di republik ini tidak boleh digantungkan hanya pada aturan perdagangan buku. Menyalahkan matinya penerbit kecil dan rapuhnya hidup penulis hanya pada aspek hukum makro adalah bentuk simplifikasi birokratis. Lingkungan pengetahuan kita runtuh karena hilangnya ruang hidup untuk saling bertukar ide yang sehat secara alami. Aturan kaku dari lembaga negara sering kali menjadi salah satu faktor yang membatasi kreativitas intelektual para pencipta buku. Negara harus menahan diri untuk tidak bertindak sebagai pengawas pikiran yang sibuk menilai isi bacaan warga. Tugas negara yang sejati adalah menjamin kemerdekaan mimbar akademik dan ruang kebudayaan di masyarakat terbawah.
Mari kita benahi jalur pembudayaan membaca ini secara menyeluruh, mulai dari keteladanan guru, ruang kreasi, hingga modernisasi sistem perpustakaan. Perubahan budaya ini akan melahirkan generasi matang, memiliki rasa kepedulian sosial tinggi, dan siap menghadapi zaman. Mengapa hari ini negara tetap miskin guru militan manakala buku-buku terasa makin menyampah? Sindiran kiwari terpedas adalah daya kognitif dan ruang memori otak manusia sudah dimatikan oleh pola AI. Begitukah?***
Penulis: Anton Suparyanta
