Reporter : Mayaningtyas E Utami
UMS-Pasca aksi yang dilakukan aliansi mahasiswa pada Kamis (13/8) lalu, Piagam Kesepakatan (Pikat) yang diajukan kepada Rektor masih akan dipelajari. Enam perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas dan Fakultas diundang ke Paragon memenuhi panggilan Rektor.
Ketika ditanya perihal masalah ini Rektor UMS, Bambang Setiaji mengatakan aksi yang dilakukan mahasiswa beberapa waktu lalu dirasa tidak perlu. “Tiap hari datang saja boleh kok untuk ngobrol-ngobrol, ngapain pake demo. Guru itu ya harusnya dijaluki doa, minta restu, dipinjami buku gitu. Apalagi guru di Muhammadiyah itu jangan di demo lah. Kalau orang luar lihat kan itu ada apa? Minimal menimbulkan tanda tanya kan. Soal fasilitas itu ya memang kurang, saya juga sudah ngobrol sama WR II tapi ya masih ada kendala di biaya. Sudah, mahasiswa itu konsennya pada rakyat saja, masih banyak rakyat yang tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Saya sudah memiliki keinginan lebih dulu untuk memperbaiki fasilitas itu,” terangnya dengan nada santai saat diwawancara di ruang kerjanya, Kamis (20/8).
Koordinator aksi, Anggun Hatta menyampaikan bahwa pada Sabtu (15/8) Rektor mengundang beberapa perwakilan dari Organisasi Mahasiswa (Ormawa) untuk berbicara terkait aksi yang dilakukan pada Kamis (13/8). Perwakilan yang menemui Rektor diantaranya adalah Presiden Mahasiswa, Menteri Luar Negeri, Staf Departemen Luar Negeri, Wakil Menteri Dalam Negeri, Gubernur BEM Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK), dan Gubernur BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB).
“Hasil perbincangan dengan Rektor yang membahas fasilitas dirasa kurang layak, beliau menyampaikan bahwa memang kendala besarnya di dana. Kemudian terkait dengan peraturan motor masuk kampus mulai jam 20.00 beliau mengatakan kurang tahu. Piagam yang kita ajukan masih akan dipelajari lagi, jadi ya belum ada goal yang dicapai sampai saat ini,” terangnya, Kamis (20/8).
Anggun juga menambahkan bahwa koordinasi dengan Rektorat sudah sering dilakukan, meskipun respon yang diberikan belum memuaskan dan kurang signifikannya tindak lanjut dari pihak rektorat. Kemudian untuk hasil aksi yang dilakukan beberapa waktu lalu memang belum dibilang sukses. Hal ini lantaran Pikat yang diajukan sampai sekarang belum di tandatangani serta belum ada Surat Keputusan (SK) baru yang menyatakan pembatalan untuk akses keluar masuk kendaraan ke dalam area kampus.
“Pesan yang ingin disampaikan ya, paling tidak piagam yang diajukan ada tindak lanjutnya, kemudian evaluasi terkait sistem penyambutan mahasiswa baru bisa disegerakan, dan libatkan seluruh elemen mahasiswa dalam mengambil kebijakan,” tutup Anggun.
Editor : [PWDR]
