Dalam diskursus pemikiran Karl Marx Critique of Hegel’s Philosophy of Right (1844), Marx menyebut, agama telah lama dianggap sebagai “opium rakyat.” Pandangan ini mengacu pada peran agama sebagai alat anestesi yang meredakan penderitaan akibat ketidakadilan ekonomi dan sosial, tanpa benar-benar mengatasi akar permasalahan tersebut. Dalam konteks di Indonesia, praktik keagamaan oleh para elit agama acapkali mencerminkan dua sisi mata uang: di satu sisi menjadi alat kontrol sosial dominasi, di sisi lain menjadi medan perlawanan terhadap ketimpangan dan pembebasan.
Istilah “candu agama” amat sesuai untuk menggambarkan fenomena ketika praktik keagamaan menjadi sedemikian dominan hingga mengaburkan kesadaran kritis terhadap realitas sosial. Dalam konteks ini, candu terhadap agama bukan hanya berarti keterlibatan emosional dalam ritual keagamaan, tetapi juga ketidakmampuan untuk melihat dan memahami bagaimana agama sering kali dimanipulasi untuk kepentingan kelas tertentu.
Habib, Gus, dan Otoritas Keagamaan
Sebagai keturunan nabi Muhammad, para habib memiliki posisi istimewa dalam struktur sosial Muslim Indonesia. Mereka tidak hanya dihormati sebagai pemuka agama, tetapi juga sebagai figur yang sering kali memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang besar. Begitu pun dengan gus, anak kiai yang dilegitimasi sebagai orang sholeh dari sejak kecil tanpa harus ada pembuktian bahwasanya sungguh paham agama. Dalam banyak kasus, otoritas ini dimanfaatkan untuk memperkuat status quo dan melegitimasi struktur sosial yang tidak setara. Hal ini sejalan dengan kritik Marx bahwa agama sering digunakan oleh kelas penguasa untuk melanggengkan dominasi mereka.
Begitu banyak jamaah yang terhanyut dalam pengajian dan sholawat massal, tetapi tetap berada dalam kondisi ekonomi yang sulit tanpa adanya perubahan struktural yang nyata. Fenomena ini mengingatkan pada kritik Marx tentang agama sebagai bentuk kesadaran palsu (false consciousness) yang mencegah kelas pekerja menyadari ketertindasan mereka dan mau bertindak untuk mengubahnya. Dengan janji kehidupan yang lebih baik di akhirat, mereka diarahkan untuk menerima penderitaan di dunia tanpa mempertanyakan sistem yang menyebabkan ketimpangan tersebut.
Dalam praktiknya, banyak habib dan gus yang menekankan kepatuhan terhadap ajaran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan akhirat, sering kali malah mengabaikan realitas ketidakadilan ekonomi yang dihadapi oleh umat. Narasi ini tidak berbeda dengan yang terjadi di masyarakat kapitalis global—agama digunakan untuk mengalihkan perhatian dari eksploitasi sistemik. Dengan menanamkan konsep bahwa penderitaan di dunia adalah bagian dari ujian Tuhan yang harus diterima dengan sabar, agama menjadi alat kontrol yang efektif bagi kelas penguasa.
Dalam konteks politik Indonesia, otoritas agama bermain-main dalam ekosistem politik. Partai-partai berbasis nasionalis maupun agamis berlomba lomba mengkomodifikasi agama melalui dogma-dogma yang keluar dari otoritas agama. Agama dijadikan strategi elektoral dengan menciptakan sentimen keagamaan yang mampu menarik massa lewat narasi-narasi religius, seolah olah ketaatan spiritual menjadi jaminan kepemimpinan yang ideal.
Agama sebagai Arena Perlawanan
Namun, tidak semua praktik keagamaan yang dilakukan oleh tokoh agama bersifat opresif atau hanya berfungsi sebagai alat legitimasi status quo. Sebagaimana dicatat oleh Antonio Gramsci dalam Prison Notebooks, ideologi, termasuk agama, tidak bersifat monolitik dan dapat menjadi arena perjuangan yang kompleks. Dalam teori hegemoni Gramsci, dominasi kelas penguasa tidak hanya dijalankan melalui paksaan, tetapi juga melalui kepemimpinan intelektual dan moral yang membentuk kesepakatan sosial secara luas. Dalam konteks ini, agama dapat berfungsi sebagai alat hegemonik yang mendukung dominasi kelas tertentu, tetapi juga dapat menjadi instrumen perlawanan bagi kelompok tertindas.
Dalam sejarah Islam Indonesia, terdapat tokoh-tokoh agama seperti Hasyim Asy’ari, Ahmad Dahlan bahkan Haji Misbah yang menggunakan posisi mereka untuk memperjuangkan keadilan sosial, mendukung gerakan rakyat, dan menentang dominasi kapitalisme yang eksploitatif. Beberapa tokoh agama di Indonesia telah menjadi suara kritis terhadap kebijakan neoliberal yang merugikan rakyat kecil. Mereka mengadvokasi distribusi kekayaan yang lebih adil, menentang eksploitasi tenaga kerja, dan mendukung gerakan-gerakan sosial yang progresif. Dalam hal ini, agama bukan hanya menjadi alat anestesi, tetapi juga bisa menjadi sumber inspirasi bagi perlawanan terhadap sistem yang menindas.
Memisahkan Mabuk dari Kesadaran Kritis
Mabuk agama dalam praktik habib adalah fenomena yang kompleks, di mana agama dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial sekaligus sebagai wahana perlawanan. Kritik Marx terhadap agama sebagai “opium rakyat” tetap relevan dalam melihat bagaimana sebagian praktik keagamaan mengalihkan perhatian umat dari realitas ketidakadilan. Namun, perspektif Gramscian membuka ruang bagi pemahaman bahwa agama juga bisa menjadi alat perjuangan bagi kaum tertindas.
Maka, tantangannya adalah bagaimana kita mampu membedakan antara praktik keagamaan yang sekadar membuat umat terlena dalam ilusi spiritual dengan yang mampu membangkitkan kesadaran kritis terhadap realitas sosial. Jika agama hanya digunakan sebagai alat legitimasi ketimpangan, maka ia benar-benar menjadi candu. Namun, jika agama mampu menjadi pemicu kesadaran kelas dan perjuangan sosial, maka ia bisa menjadi kekuatan revolusioner yang membebaskan.
Penulis: Fernanda Wahdani
