Pabelan-online.com , UMS – Social Movement Institute (SMI) menggelar diskusi daring bertajuk “Anak Muda Melawan Rezim Otoriter” pada Kamis, 2 April 2026. Diskusi tersebut sebagai ruang refleksi sekaligus upaya mendorong keberanian generasi muda dalam menyuarakan pendapat di tengah situasi demokrasi yang dinilai semakin menekan.
Ferry Irwandi selaku konten kreator sekaligus pembicara pertama mengungkapkan risiko dan tekanan yang dihadapi saat menyuarakan isu publik. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat langsung dalam penyusunan tuntutan 17+8, melainkan hadir sebagai bentuk solidaritas.
“Makanya kalau ditanya bagaimana detailnya atau apa, saya tidak bisa menjawab karena saya tidak menyusun,” ungkapnya pada diskusi online melalui zoom, Kamis (2/4/2026).
Ferry menjelaskan bahwa dalam berbagai aksi, bentuk tekanan seperti teror, doxing, hingga fitnah kerap dialami oleh individu yang bersuara. Menurutnya, kekerasan yang terjadi tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah massa yang terlibat.
“Masanya tidak begitu banyak di RUU (Rancangan Undang-Undang – red) TNI, tapi kekerasannya luar biasa, dan itu meninggalkan utang penanen buat saya di sini,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa berbagai tekanan tersebut tidak membuatnya berhenti bersuara. Ia memandang kebebasan berpendapat sebagai hak yang harus tetap dijalankan, terlepas dari risiko yang ada.
“Saya cuma ngerasa, oh ini momen kita, ini hak kita bikin bicara. Saya bukan aktivis, saya bukan berpikir untuk jadi ABCD.Tapi kebetulan platform saya besar, maka saya lakukan,” tegasnya.
Sementara itu, pembicara kedua, Sam Oemar, menyoroti kondisi di daerah yang turut merasakan dampak tekanan terhadap masyarakat sipil. Ia menyebut bahwa pasca peristiwa Agustus, terjadi berbagai ancaman hingga penangkapan di sejumlah wilayah, termasuk Kediri.
“Pertama nggak ada senjata. Kedua, kita nggak cukup memiliki banyak teman yang solid. Kita tidak memiliki cukup teman banyak di daerah yang benar-benar habis-habisan,” tambahnya, Kamis, (2/04/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut menumbuhkan kesadaran bahwa masyarakat sipil memiliki keterbatasan dalam menghadapi kekuasaan. Hal ini juga memunculkan dilema antara tetap bersuara atau menyesuaikan strategi agar gerakan dapat bertahan.
“Seturun dengan kesadaran semacam itu pasca Agustus, kita nggak ada apa-apanya. Ada harapan sekaligus perasaan patah arah. Apakah mungkin kita bisa berteman, bersepakat, lakukan semacam kontrolidasi agar kekuasaan atau kebebasan tidak ada awal-awal,” tambahnya.
Pembicara ketiga, Muhammad Fakhrurrozi, ia menilai kondisi demokrasi saat ini menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Ia menyebut bahwa tekanan terhadap masyarakat sipil tidak hanya terjadi baru-baru ini, tetapi telah berlangsung secara masif dalam beberapa tahun terakhir.
“Jadi memang ada periode atau fase di mana periode kedua rezim Jokowi dan Prabowo sampai hari ini, bukan lagi pada fase yang demokrasi kita tidak aman dari segala macam,” ujarnya dalam forum diskusi online melalui zoom, Kamis, (02/04/2026).
Ia menambahkan bahwa pola tekanan yang terjadi menunjukkan adanya praktik politik yang memanfaatkan ketakutan sebagai alat kontrol. Hal ini dinilai berdampak pada menyempitnya ruang diskusi dan kebebasan berekspresi, termasuk di lingkungan kampus.
“Istilahnya, Garin kemarin prank beristirahat seperti politik operasabun. Politik operasabun itu dia punya dua kunci pertama, dia mengendalikan ataupun mengatur emosi kita. Misal dalam konteks siapa yang mengatur, dalam konteks kemarin siapa yang gak kecewa dan marah,” tuturnya.
Reporter : Aulya Rahma Santi
Editor : Aulia Freyaniti Rengganis
