Pembicaraan mengenai Dewan Perdamaian alias Board of Peace tengah mencuat di jagad nyata maupun maya. Organisasi yang dibentuk dan dipimpin oleh Donald Trump yang kononnya, diklaim untuk mengawal transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pascakonflik itu, nyatanya, justru tidak mengikutsertakan Palestina di dalamnya.
Hal itu membuat seluruh masyarakat untuk mendukung program Trump tersebut dilematis. Pasalnya, sejumlah pemimpin dunia yang belum bergabung ke dalam karena masih mempertimbangkan asas kemanusiaan, seperti Prancis, Spanyol, Inggris, Italia, juga Jerman. Sementara Indonesia, justru rela bergabung dengan merogoh kocek senilai hampir 17 triliun rupiah.
Prabowo pun sempat dikabarkan telah melobi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang ada di Indonesia untuk turut mendukung program Trump tersebut, termasuk Muhammadiyah. Mengutip dari rri.co.id Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menegaskan Muhammadiyah mendukung Board of Peace. “Kami sangat memahami. Kami mendukung langkah-langkah pemerintah terkait dengan BoP ini,” kata Mu’ti pada Selasa, 3 Februari 2026.
Reporter pabelan-online.com sebelumnya hendak mewawancari Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Harun Joko Prayitno untuk mengetahui pandangannya, tetapi ia mengarahkan kepada Guru Besar Manajemen, Anton Agus Setyawan. Kami mewawancarinya pada Kamis, (5/2/2026) untuk membahas pembentukan Board of Peace, alasan pemerintah ikut terlibat, hingga sikap Muhammadiyah terhadap Board of Peace.
Apa pendapat Anda soal Board of Peace?
Dengan agenda-agenda politik internasional dari Presiden Donald Trump selaku Presiden Amerika Serikat, dia tidak bisa lagi mengandalkan kepentingan mereka ketika isu Palestina, di mana Uni Eropa, Perancis, Inggris kemudian hampir semua negara-negara Eropa itu lebih ke pro-Palestina dan Amerika Serikat pada satu sisi hanya satu-satunya pendukung Israel. Amerika merasa dalam kondisi itu dia sendirian. Nampaknya, kemudian Amerika justru menggunakan itu, menganggap PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa -red) lemah karena dalam isu Palestina ternyata juga tidak bisa sepakat untuk memberikan dukungan, sehingga, akhirnya dia membentuk Dewan Perdamaian.
Menurut Trump, itu nampaknya diproyeksikan untuk menggantikan PBB. Dalam hal ini, kenapa Indonesia kemudian masuk ke situ (Board of Peace -red), saya kira itu bagian dari alasan resmi pemerintah, itu bagian dari politik luar negeri yang bebas aktif. Tetapi, sebenarnya, menurut saya, ini nampaknya pemerintah Indonesia itu bermain aman karena ketika kemarin Presiden Trump memutuskan untuk menaikkan tarif perdagangan, semua barang-barang Indonesia yang diekspor ke Amerika jadi dinaikkan tarifnya, itu kan banyak pelaku bisnis atau pelaku usaha di Indonesia yang kelimpungan. Market Amerika itu memang besar dan masih jadi andalan beberapa komoditas di beberapa produk dari Indonesia, terutama yang kaitannya dengan produk-produk mebel, furniture, kemudian produk-produk tekstil.
Kemarin, ketika kemudian tarif itu dinaikkan memang sempat terpukul. Belum sampai tutup, tapi sudah dalam hitungan bulan mereka nyaris tutup. Kalau misalnya yang terjadi di tempat yang langsung kelihatan, seperti di Soekarno, di mebel rotan, di Trangsan, waktu kemarin ada kenaikan tarif itu sudah tinggal hitungan bulan mereka mau tutup semua. Karena pembayarnya lari ketika mereka tidak mampu untuk bayar biaya tarif itu.
Jadi, nampaknya pemerintah memilih untuk bermain aman daripada sebuah alasan bahwa itu politik bebas, melindungi kepentingan ekonomi Indonesia.
Menurut Anda, apakah keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace lebih didasari kepentingan ekonomi dan investasi ketimbang keberpihakan pada isu kemanusiaan Palestina?
Kalau Board of Peace itu memerdekakan Palestina, itu jelas tidak mungkin. Otaknya adalah Amerika dan Israel. Tapi, tadi saya hanya menjelaskan kenapa pemerintah Indonesia memilih untuk bergabung di situ.
Kemarin, di beberapa berita ada percakapan Pak Prabowo dengan Trump terkait dengan keinginan Pak Prabowo untuk ketemu dengan anak Trump. Menurut Prabowo, itu salah satu hal yang menentukan kebijakan investasi Amerika untuk masuk ke Asia, termasuk ke Indonesia. Kesannya, lebih ke kepentingan investasi, menurut saya.
Jadi, kondisi ekonomi kita yang sampai saat ini muddling through (yang tidak bergerak, mengalami stagnasi), pilihan-pilihan pemerintah itu lebih mendekat ke Amerika. Kenapa tidak ke Tiongkok? Tiongkok pun sekarang lagi mengalami kesulitan untuk pulih perekonomiannya. Meskipun sekarang agak membaik tapi masih belum cukup untuk menjadi andalan seperti 5–10 tahun yang lalu. Saya melihat ini lebih ke kepentingan ekonomi atau melindungi kepentingan ekonomi kita.
Berarti Board of Peace ini bukan sebagai forum solusi?
Sama sekali bukan. Itu hanya Amerika di bawah Trump, itu kan susah ditebak. Bahkan dia berani untuk merusak kestabilan geopolitik global dengan menangkap Presiden Maduro di Venezuela, kemudian mengirim kapal induk ke Iran sekarang ini, mau merebut Greenland. Itu kan kita tidak bisa menebak sebenarnya apa yang dimau sama Trump karena dia sebenarnya, menurut saya, dalam jangka pendek dan jangka panjang itu merugikan kepentingan Amerika.
Membawa Amerika ke peperangan, itu kan sama dengan membawa ekonomi Amerika ke arah yang lebih muram, dan itu terbukti kan data makro ekonomi Amerika yang di awal bulan Februari kemarin sudah keluar dari National Bureau of Economic Research. Angka penganggurannya naik lagi. Sebenarnya ketika itu diteruskan, yang rugi Amerika sendiri. Tapi, Trump kan (partai-red) Republik, itu mewakili kelompok kaya di Amerika. Jadi mereka tidak mau peduli dengan kepentingan kelompok buruh di Amerika.
Bagaimana pendapat Anda terkait independensi dan konsistensi Muhammadiyah terhadap Board of Peace ini?
Memang kalau kita lihat secara normatif, Board of Peace itu tujuan mereka kan dewan-dewan perdamaian, dianggap guna mengurangi konflik internasional, meskipun kita tahu seperti apa. Tetapi mungkin ini ada pelobian tertentu dari pemerintah bahwa sebenarnya masuknya Indonesia ke Board of Peace itu hanya demi menyenangkan Amerika saja.
Tidak ada jaminan bahwa nanti, semisal memang yang terjadi adalah kepentingan Israel diutamakan, kita bisa keluar atau bisa protes sewaktu-waktu. Keanggotaannya kan tidak seperti PBB yang sangat mengikat karena Board of Peace saya kira seperti model-model kelompok lobi, saya melihatnya begitu.
Itu kenapa Muhammadiyah kemudian memilih untuk bukannya setuju, tapi lebih ke memilih untuk tidak bersikap dengan tegas. Mungkin itu bisa dikritik juga, kok Muhammadiyah pro sekali dengan pemerintah. Tapi, bisa jadi itu bukan merupakan isu prioritas karena kita punya banyak isu prioritas.
Sebagai organisasi kemasyarakatan, menurut Anda bagaimana Muhammadiyah menjelaskan sikap ini?
Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam terbesar, di dalamnya memang kita itu sangat cair, artinya, prinsip egalitarian, perbedaan pendapat itu memang kemudian itulah cerminannya.
Di dalam Muhammadiyah sendiri juga tidak semuanya sepakat ke Board of Peace. Tetapi, karena kita menganggap itu bukan isu prioritas. Muhammadiyah lebih konsen dengan hal-hal yang terkait langsung dengan kepentingan umat di Indonesia, kepentingan rakyat di Indonesia.
Isu internasional itu kan lapis ke sekian. Meskipun dalam agendanya, Muhammadiyah concern dengan perdamaian dunia. Tetapi, gerakan dari Board of Peace ini kan belum terlihat, baik peran positif maupun negatifnya belum muncul. Jadi, Muhammadiyah masih memilih untuk mengurusi hal-hal yang saat ini langsung berkaitan dengan kepentingan rakyat, seperti pendidikan, kesenjangan, kemiskinan, dan sebagainya.
Apakah Anda optimis dengan Board of Peace?
Tidak. Saya termasuk orang yang menganggap Board of Peace itu kita buang-buang waktu karena tidak ada kepentingannya. Tapi saya bisa memahami, saya tidak setuju tapi saya bisa memahami, karena tidak ada manfaatnya. Sudah ada PBB, di mana kekuatan politik dunia lebih berimbang. Board of Peace sudah jelas dibentuk Amerika. Apakah Board of Peace itu penting? Itu tidak penting. Tidak ada manfaatnya. Itu yang perlu digarisbawahi.
Reporter: Nashiruddin Amin
Editor: Muhammad Farhan
