Presiden Prabowo Subianto menetapkan Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, sebagai Pahlawan Nasional. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.
Melansir dari Kompas.com, sebelum penetapan gelar tersebut Prabowo sudah meminta pandangan dari sejumlah tokoh untuk menetapkannya sebagai pahlawan nasional, pasalnya hal tersebut sempat ditentang berbagai pihak yang menilai bagaimana selama 32 tahun Soeharto memerintah.
Hingga akhirnya pada Senin, 10 November 2025, Soeharto secara resmi diberi gelar sebagai pahlawan nasional secara langsung di Istana Negara. Penetapan ini kemudian memicu pro dan kontra dari berbagai kalangan.
Menanggapi hal tersebut, Siti Hardijanti Hastuti Rukmana atau Tutut Soeharto dalam wawancaranya dengan Detik.com menyatakan bahwa pro dan kontra merupakan hal yang lumrah. Ia tak mengambil pusing hal tersebut dan justru berpesan untuk pihak yang kontra tidak bersikap ekstrem.
Reporter pabelan-online.com mewawancarai Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Harun Joko Prayitno, untuk mengetahui pandangannya mengenai pemberian gelar kepada Soeharto sebagai pahlawan nasional pada Jumat, 14 November 2025.
Bagaimana pandangan Anda mengenai gelar Pahlawan Nasional yang diberikan kepada Soeharto?
“Sebagai pribadi dan sekaligus sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang baik, tentu saja kita harus belajar kepada siapa pun para pendiri Indonesia dan yang pernah memimpin Indonesia. Sejak Indonesia lahir sampai sekarang, pasti berusaha untuk memberikan yang terbaik dan melakukannya dengan cara-cara yang terbaik. Dalam hal kekurangan itu sifatnya manusiawi, maka kita harus mengambil kelebihannya. Jadi kita harus berpandangan secara husnuzan, daripada berpandangan suuzan.
Kemudian, harus mengambil sikap, pengalaman terbaik atau pengalaman positifnya dibandingkan dengan pengalaman yang kurang bagus. Sebagaimana dikatakan ‘Menjadi pemaaf itu jauh lebih baik dibandingkan dengan memberikan sedekah tetapi yang tidak ikhlas’.”
Mengapa kita harus mendukung pengangkatan Soeharto?
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa belajar dari sejarah. Masyarakat yang baik dan bangsa yang besar itu harus mampu menghormati para pemimpin-pemimpinnya sejak Indonesia itu lahir, bahkan sejak Indonesia belum berdiri karena sesungguhnya pemimpin antar pemimpin itu terjadi keberlanjutan. Pemimpin yang pertama dilanjutkan pemimpin kedua. Pemimpin kedua dilanjutkan pemimpin ketiga, pemimpin ketiga dilanjutkan pemimpin keempat, keempat dilanjutkan kelima, keenam, ketujuh, itulah kesinambungan kepemimpinan yang baik. Jadi kita harus belajar dengan sejarah, belajar menghormati para pemimpinnya.”
Apakah Soeharto cukup layak untuk diposisikan sebagai pahlawan? Mengapa demikian?
“Saya tadi belum pernah menjawab mendukung atau tidak, sangat layak atau tidak, tetapi memberikan ilustrasi dan filosofi bagaimana hakikat hidup. Jadilah masyarakat yang bisa menghormati dan menghargai sejarah. Jadi menghargai adanya keberbagaian perbedaan namanya itu tasamuh (toleransi –red) dan gaya kepemimpinan. Tentu yang baik-baiklah yang diambil, semua pemimpin telah melakukan cara terbaiknya sesuai dengan periodenya masing-masing. Jadi energi yang kita pakai harus energi yang positif, jangan menggunakan energi yang negatif.”
Maka, Soeharto cukup layak atau tidak?
“Saya berpandangan sangat layak. Filosofinya adalah kita harus menjadi pemaaf itu jauh lebih baik, memetik hikmah positifnya itu jauh lebih bermanfaat.”
Sebetulnya, bagaimana seseorang bisa dikatakan sebagai pahlawan?
“Indikator pemberian gelar pahlawan dari tahun ke tahun berbeda, dari zaman ke zaman berbeda. Kalau zaman sebelum kemerdekaan yang namanya pahlawan pastilah yang angkat senjata. Pada saat awal berdirinya Indonesia pastilah yang meletakkan dasar fondasi kebangsaan pada saat pembangunan pasti menanamkan pilar-pilar dan berkontribusi terhadap pembangunan. Nah, tentu saja sekarang juga berbeda kondisi pembangunan dulu dengan sekarang berbeda. Pembangunan bukan hanya secara fisik tetapi pembangunan juga secara nonfisik. Jadi positioning (upaya strategis sebuah negara untuk membangun citra, peran, dan identitas –red) sebuah negara juga menunjukkan kewibawaan satu negara.”
Muhajir Effendy menyatakan bahwa Muhammadiyah mendukung pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Sebagai bagian dari umat Muhammadiyah, bagaimana tanggapan Anda terhadap pernyataan itu?
“Saya berpandangan, orang berbeda-beda di dalam menyatakan pandangan secara organisasi institusi juga berbeda-beda. Dalam konteks ini tentulah kalau secara organisasi ditanyakanlah kepada orang yang top, pada pucuk pimpinannya. Maka tadi saya katakan, saya sebagai pribadi dan sebagai warga negara sangat mendukung. Skala prioritasnya kalau ketika Soeharto memimpin bagaimana positioning Indonesia dibandingkan negara-negara lain.
Indonesia pernah dikatakan sebagai macannya Asia. Posisi ketika itu misalnya beberapa negara ASEAN bahkan Asia hormat kepada Indonesia, itu menunjukkan salah satu indikator keberhasilan. Nah, keberhasilan itu kalau dijadikan sebagai salah satu indikator pahlawan. Pahlawan kan banyak, pahlawan pembangunan, pahlawan tokoh keagamaan, penggerak perubahan, pahlawan sebagai teladan, dan panutan.”
Apa faktor penyebab perbedaan pandangan di Muhammadiyah?
“Muhammadiyah menggunakan prinsip wasathiyah (sikap mengambil jalan tengah yang berpijak pada prinsip-prinsip keadilan, hikmah, dan keseimbangan –red). Salah. satu di antaranya adalah tasamuh, memahami adanya keberbagaian perbedaan sampai pada taraf implementasi dalam berkehidupan bermasyarakat, itu yang dipegang. Perbedaan pendapat jangan digunakan sebagai instrumen untuk memecah belah bangsa tetapi sebagai aspek untuk saling menyempurnakan keutuhan, kemandirian, dan kekokohan bangsa Indonesia ini.”
Menurut Anda, bagaimana seharusnya UMS mengambil sikap?
“Pilarnya adalah tasamuh. Itu adalah pilar menghargai adanya perbedaan pendapat sampai tingkat implementasi dalam berkehidupan, dalam hal perbedaan masyarakat tidak apa-apa tapi jangan dipertentangkan.
Menghargai perbedaan mungkin ada yang tidak setuju. Ada yang sebagian lagi mungkin bisa dikatakan tidak peduli, karena sekali lagi perbedaan pendapat adalah rahmat. Perbedaan pendapat sebagai ciri kasih sayang Allah, jangan dicari perbedaannya tetapi digunakan sebagai sarana untuk saling melengkapi.”
Bagaimana menurut Anda semestinya mahasiswa menyikapi Soeharto sebagai tokoh pahlawan nasional?
“Sebagai anak-anak muda generasi penerus bangsa harus banyak belajar kepada sejarah, kepada semua pemimpin yang telah memimpin dengan cara-cara terbaiknya. Bukan hanya pemimpin sebuah negara, pemimpin sebuah institusi, ya.”
Maka, hal apa yang dapat diambil?
“Yang diambil adalah pelajaran terbaiknya untuk digunakan sebagai pengalaman dalam mendewasakan anak-anak muda sebagai generasi penerus bangsa. Saatnya Indonesia bersatu meningkatkan kompetensi, pengalaman, dan menggunakan waktu untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang berkontributif, dan tidak menggunakan untuk saling mencaci ataupun menebarkan ujaran kebencian. Alihkan energi negatif ke energi positif untuk membangun kekompakan, kekokohan, kebesaran Indonesia di mata dunia.”
Apa benang dari kontroversi yang terus menerus mengelilingi Soeharto mengenai kekuasaan, demokrasi, dan trauma sosial? Bagaimana ketiga aspek ini saling berkesinambungan?
“Ya, di satu sisi kita juga harus belajar bagaimana negara-negara lain di luar Indonesia. Meskipun Indonesia bukan negara yang termaju dan terbaik, tetapi jauh lebih aman, jauh lebih nyaman dibandingkan dengan beberapa negara yang saat ini dirundung perbedaan pendapat yang berujung pada konflik antar saudara di negaranya masing-masing. Itu pelajarannya.”
Jika mekanisme penyerahan gelar pahlawan memungkinkan seseorang yang terduga memiliki catatan pelanggaran berat dan bertanggung jawab atas hal tersebut, maka bagaimana sebaiknya evaluasi dilakukan agar tetap adil dan objektif?
“Dalam pemberian itu pastilah sudah mempertimbangkan banyak hal, aspek keputusan pemberian itu sifatnya tidak personal, tidak pribadi, tetapi pemberian itu pastilah sudah mulai berbagai tahapan dan berbagai mekanisme. Nah, tahapan dan mekanisme konstitusi itulah yang harus dihormati. Bangsa yang menghormati semua pimpinannya itulah bangsa yang besar.”
Reporter: Shafira Rahmadani
Editor: Ivana Sarah Azaria
artikel ini akan memicu kegaduhan dengan sudat pandang bias dari penulis/wartawan
Potensi Pelanggaran atau Risiko Kegaduhan
1. Ketidakseimbangan pemberitaan: Tidak mencakup secara adil sisi kritis atau kontra terhadap usulan gelar pahlawan untuk Soeharto (misalnya rekam jejak pelanggaran HAM, korupsi). Ini berpotensi dianggap kurang objektif atau memihak.
2. Pencampuran fakta dan opini: Jika artikel tidak membedakan secara jelas antara fakta (rekam jejak) dan opini (layak atau tidak), maka bisa dianggap sebagai “endorsemen” atau propaganda.
3. Sensitivitas sejarah & politik: Soeharto adalah tokoh yang kontroversial di Indonesia (masih ada sebagian masyarakat yang menilai negatif terkait pelanggaran HAM, korupsi, dan era otoritarianisme). Artikel yang mendukung gelar pahlawan tanpa mengakui kontroversi bisa memicu protes atau kericuhan dari kelompok yang menentang.
4. Potensi hoaks atau misinterpretasi: Jika artikel menyebut “dianugerahi” padahal usulan belum resmi atau belum melalui proses verifikasi formal berdasarkan UU, maka bisa menyesatkan pembaca.
5. Implikasi reputasi lembaga kampus atau media: Bila artikel dihubungkan dengan institusi