Pabelan-online.com, UMS – Pelaksanaan pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat universitas (BEM U) yang dijadwalkan terlaksana tanggal 2 Juni 2025 lalu harus diundur hingga waktu yang belum bisa dipastikan. Penyebabnya adalah surat Keputusan (SK) yang tak kunjung diturunkan.
Teguh Jairyanur Akbar selaku Wakil Presiden BEM U mengatakan, kemunduran ini diakibatkan kendala dari dua belah pihak: internal BEM U dan pihak MAWA (Biro Kemahasiswaan – red). Internal BEM U masih membutuhkan waktu untuk melengkapi keaparatan sehingga SK baru terkirim Senin minggu lalu.
Sedangkan, pihak kemahasiswaan yang mengurusi, Yatmin dikabarkan sedang sakit. “Jadi SK belum bisa turun, yang seharusnya pelantikan bisa kita laksanakan di tanggal 2 ini, akhirnya terpaksa harus dimundurkan untuk waktu yang belum bisa ditentukan sekarang,” ucapnya, Senin (02/6/2025).
Teguh juga mengaku, beberapa waktu yang lalu (BEM U – red) memang terkendala kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk gabung dalam kabinet. Faktor minimnya antusias dikalangan mahasiswa dan public trust ke pihak BEM U yang masih kurang. Namun, pihak BEM U pun sudah mendapatkan solusinya: Lobbying menjadi fokus utama sebagai satu alternatif dalam proses rekrutmen.
“Ada calon anggota yang ditolak karena tidak lolos verifikasi berkas. Jadi berkas-berkasnya banyak yang kosong, cacat di administrasi berkasnya. Karena itu, kita tidak menerima. Yang lainnya (lolos verifikasi berkas – red) kita terima,” katanya.
Bagi Teguh, dampak yang dirasakan dari belum turunnya SK agar dapat bergerak secara fungsional adalah yang berkaitan dengan administratif. “kita tidak bisa mengirimkan proposal, tidak bisa mengirimkan perihal administratif lainnya. Itu doang sebenarnya dampak secara keseluruhan yang paling menyulitkan,” pungkasnya.
Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (DPM UMS) Eky Mu’amar menyatakan pihaknya selalu berkoordinasi dengan BEM U tentang kesiapan atau proses pembentukan struktural di dalam BEM U sendiri. Melihat skema perubahan struktural kementerian yang bertambah dan berbeda dari kementerian sebelumnya, pengajuan SK ke rektorat mengalami keterlambatan. SK pun harus menunggu diturunkan dari rektorat terlebih dahulu.
BEM U dirasa sudah siap untuk dilantik, bahkan sebelum dilantik sudah menjalankan beberapa aspek. “Tentu kita akan mengawal dan membantu apa yang menjadi kekurangan untuk teman-teman BEM U,” katanya, Sabtu (31/05/2025).
Wakil Rektor I Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Pengembangan Talenta-Inovasi Ikhwan Susila mengungkapkan bahwa mekanisme pemilihan belum bisa diterima oleh beberapa pihak seperti pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan pengurus BEM. Ia juga merancang agar pemilihan presiden mahasiswa bisa diselesaikan secara demokratis seperti pemilihan presiden pada umumnya.
“Yang jelas progres atau program pergantian pengurus harus dilaksanakan oleh mahasiswa dan mereka akan belajar bagaimana menjadi student government dengan baik dan sesuai dengan demokrasi,” ujarnya melalui wawancara via WhatsApp, pada Jumat (30/05/2025).
Pihak kemahasiswaan terus mengupayakan dan memfasilitasi dalam proses pembentukan hingga pelaksanaannya secara teknis. Ia tidak ingin ada intervensi karena student government merupakan tempat untuk mewujudkan idealisme mahasiswa sebagai agen perubahan.
Adanya penundaan ini tentu membuat masa kepengurusan BEM U lebih singkat dibandingkan sebelumnya. Melihat masih terdapat kepengurusan BEM U yang harus dipersiapkan di masa mendatang, ia sangat mengharapkan program kerja yang fleksibel.
“Kita berharap bahwa nantinya setelah dilantik BEM ini dengan SK, ada gebrakan Dari BEM bagaimana mereka bisa mengawal program-program kampus yang kita ingin menjadi world class university,” ucapnya.
Reporter: Felia Dyah Kartika Putri
Editor: Sarah Dwi Ardiningrum
