UMS, Pabelan-Online.com— Sempat mendukung pernyataan sikap Aliansi Akademisi Indonesia, beberapa akademisi justru berbalik mencabut dukungan. Pencabutan tersebut muncul lantaran mereka menyadari bahwa aliansi ikut mendesak agar RUU PKS disahkan.
Beberapa waktu lalu, Aliansi Akademisi Indonesia memunculkan pernyataan sikap mengenai demonstrasi yang marak dilakukan mahasiswa. Pernyataan sikap tersebut bertujuan untuk mendukung aksi para mahasiswa yang melayangkan beberapa tuntutan: diantaranya menolak RKUHP, RUU MINERBA, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU KKS; mendesak pembatalan RUU KPK dan RUU SDA; terakhir adalah mendesak disahkannya RUU PKS dan RUU PPRT.
Dukungan datang dari kalangan akademisi di berbagai perguruan tinggi dan lintas program studi. Namun seiring berjalannya waktu, ihwal dukungan aksi ini pada akhirnya diwarnai dengan pencabutan dukungan yang dilakukan beberapa akademisi. Dua diantaranya merupakan dosen dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Lusi Nuryanti dan Juliani Prasetyaningrum, dua Dosen Fakultas Psikologi UMS diketahui menarik dukungan mereka dalam pernyataan sikap Aliansi Akademisi Indonesia.
Ketika diwawancarai melalui media sosial Whatsapp, Lusi Nuryanti menerangkan bahwa pencabutan tersebut bukan berarti bahwa dirinya tidak mendukung demonstrasi mahasiswa. Melainkan karena ia secara pribadi tidak menyetujui adanya tuntutan untuk mengesahkan RUU PKS.
“Untuk yang lain Insya Allah sepakat. Saya menarik dukungan terhadap pernyataan Aliansi Akademisi itu, tetapi tetap memberikan dukungan pada demo mahasiswa dengan cara yang lain,” tulisnya melalui aplikasi Whatsapp, menjelaskan alasan dibalik penarikan dukungan yang ia lakukan, Kamis (17/10/2019).
Serupa tapi tak persis sama, alasan pencabutan dukungan juga disampaikan oleh Juliani Prasetyaningrum pada tim Pabelan Online. Ia sama berpendapat bahwa pengesahan RUU PKS harus ditolak. Bedanya, ia turut memberikan keterangan tambahan bahwa pengesahan RUU tersebut berpotensi memberi ruang atau justru memfasilitasi untuk bisa berzina secara bebas. Terlebih lagi, menurutnya pengesahan RUU PKS bisa menjadi celah pada penyimpangan orientasi seksual di masyarakat.
Baca Juga: Renovasi Taman Djazman, Bangun Tempat Bersantai Buat Mahasiswa
Meskipun ia juga sempat mengakui belum membaca secara lengkap pasal-pasal yang ada dalam RUU, namun baginya itu sudah cukup untuk menilai bahwa pasal yang ada di sana bisa menjadi pembenaran. Bahkan bisa jadi menjadi perlindungan hukum bagi masyararakat yang ingin, akan, atau telah melakukan perbuatan seks bebas. “Mau dibawa ke mana negeri ini kalau moralitas bangsa termasuk generasi mudanya rusak?” protesnya menilai kemungkinan adanya akibat buruk dari pengesahan RUU PKS, tatkala dihubungi melalui Whatsapp, Selasa (5/11/2019).
Mengetahui pencabutan dukungan oleh dua sosok dosen dari Fakultas Psikologi UMS tersebut, tanggapan pun datang dari Nuke Rouffyanti Abdillah yang merupakan mahasiswi Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA). Di samping kekecewaannya terhadap pencabutan dukungan, ia juga turut menyayangkan sikap salah satu dosen yang bahkan mengakui bila dirinya belum membaca secara lengkap isi RUU PKS, tetapi sudah dapat menilai bahwa RUU tersebut mendukung aktivitas zina.
“Di bagian mana atau di pasal berapa (dalam RUU PKS) yang menerangkan tentang fasilitas bebas zina? Setahu saya, dalam RUU tesebut (PKS) sama sekali tidak ada pasal yang memberikan fasilitas mengenai zina,” tulisnya via Whatsapp menanggapi pernyataan kedua Dosen Fakultas Psikologi UMS yang menolak disahkannya RUU PKS, Rabu (6/11/2019).
Reporter : Ocavaro De Adio Hardiyanto
Editor : Akhdan Muhammad Alfawwaz
