Pabelan-online.com, UMS — Pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal pada 16 November 2025 yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak membutuhkan ahli gizi dan cukup diawasi tenaga pengawas gizi memicu kritik dari mahasiswa dan akademisi. Pernyataan tersebut dinilai meremehkan profesi gizi dan mengabaikan standar kompetensi akademik.
Sehari setelahnya, melansir dari Kompas Tv, Cucun menyampaikan permintaan maaf dan menyebut bahwa pernyataannya tersebut untuk meluruskan usulan dalam forum soal mengganti istilah ahli gizi, dan tidak bermaksud menyinggung profesi ahli gizi.
Salah satu mahasiswi Program Studi (Prodi) Ilmu Gizi UMS, Maulia Hidayah menilai pernyataan Cucun itu sangat merendahkan ahli gizi. Ia khawatir jika langkah tersebut diambil, nantinya akan berdampak pada peluang karir lulusan Prodi Ilmu Gizi ke depannya.
“Bisa jadi kedepannya lulusan gizi akan lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena pekerjaan yang seharusnya kita dapatkan malah di-handle (ditangani –red) sama orang-orang yang tidak berkompeten di bidang gizi atau hanya sekedar bermodalkan pelatihan saja,” ujarnya melalui WhatsApp, Rabu (19/11/25).
Maulia berharap agar pemerintah lebih bijaksana dalam menetapkan kebijakan tentang gizi. Sebab, kata Maulia, ahli gizi dan orang yang mendapatkan pelatihan gizi adalah dua hal yang berbeda.
“Semoga pemerintah dapat lebih menghargai para ahli gizi dengan tidak merebut hak-haknya,” harap Maulia.
Hal senada juga disampaikan oleh S sebagai mahasiswi Ilmu Gizi UMS lainnya. Ia kecewa sekaligus bingung terhadap kebijakan yang menurutnya mengabaikan pendidikan formal yang dijalani mahasiswa ilmu gizi.
“Seenggaknya dihargai itu ahli gizi di Indonesia. Kuliah secapek itu se-gedebag-gedebug itu ga ada harga dirinya malah dibandingin sama anak SMA (sekolah menengah atas-red) pelatihan 3 bulan. Kayak,ya, Allah,” keluh S melalui WhatsApp, Rabu (19/11/25).
Seharusnya, kata S, program kerja ini dikelola oleh mereka yang ahli dibidang kesehatan bukan bidang yang tidak ada sangkut pautannya. “Semoga pemerintahan Indonesia tu benar-benar bikin program kerja yang mensejahterakan masyarakatnya dan benar-benar dipikirkan matang dan nggak asal-asalan,” harapnya.
Dosen Program Studi Ilmu Gizi UMS, Sudrajah Warajati Kisnawati berpendapat bahwa penyampaian Cucun perlu diluruskan agar tidak menimbulkan mispersepsi dari masyarakat. Ia menegaskan betapa pentingnya keterlibatan ahli gizi dalam setiap proses pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bukan sekadar penyedia makanan, tetapi juga pelayanan yang menargetkan kebutuhan gizi. “Oleh karena itu ahli gizi tidak hanya sekadar memberi edukasi/konsultasi, tetapi juga memberikan pelayanan gizi yang terstandar dan tidak tergantikan,” ujarnya di Kantor Program Studi Ilmu Gizi, Rabu (26/11/25).
Ahli gizi, kata Sudrajah, lebih mengutamakan penggunaan bahan pangan lokal yang mudah didapat, bergizi tinggi, dan sesuai standar kualitas. Menurutnya, dari perencanaan hingga evaluasi, kehadiran ahli gizi pada program MBG akan mendukung secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Tanpa peran mereka, program yang berjalan hanya bertujuan pada pembagian makanan tanpa dampak perbaikan gizi pada sasaran. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan MBG yang berkualitas, kontribusi ahli gizi adalah kunci yang tidak dapat diabaikan,” tutur Sudrajah.
Sudrajah juga menekankan apabila MBG dikelola oleh tenaga non-gizi, maka dapat menyebabkan terjadinya risiko kekeliruan dalam intervensi gizi, penyediaan bahan makanan, dan pengolahan, yang nantinya bisa berdampak pada kualitas pelayanan, status gizi penerima, bahkan memungkinkan terjadinya masalah kesehatan.
“Kondisi intervensi gizi yang tidak sesuai dapat berpotensi menimbulkan risiko signifikan terhadap kondisi kesehatan sasaran. Kondisi ini dapat berdampak kontraproduktif dari target perbaikan status gizi tidak tercapai. Oleh karena itu optimalisasi peran ahli gizi sebagai tenaga profesional menjadi hal yang imperative mencegah dampak yang tidak diinginkan,” jelasnya.
Di sisi lain, Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga (Unair) Suko Widodo turut menanggapi pernyataan Cucun dalam Rapat Konsolidasi SPPG itu. Ia menilai bahwa pernyataan tersebut perlu disampaikan dengan lebih proporsional, mengingat isu gizi merupakan isu sensitif dan menyangkut kepentingan publik.
“Cucun seharusnya berbicara dengan bahasa yang lebih jernih, proporsional, dan berbasis data, serta menghindari generalisasi yang bisa menimbulkan stigma. Figur publik wajib mengedepankan empati dan kehati-hatian, terutama saat menyentuh identitas kelompok tertentu,” ujarnya melalui WhatsApp, Jumat (21/11/25).
Suko juga menegaskan pentingnya filter-etis dalam menyampaikan pendapat di ruang publik, terlebih Cucun tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk membicarakan hal tersebut. Isu semacam itu, ujarnya, harus dibicarakan dengan kerangka evidence-based alias berbasis bukti, pilihan kata yang tidak menghakimi, serta melibatkan perspektif multidisipliner.
“Prinsipnya sederhana: hati-hati, hormat, dan tidak menyederhanakan kompleksitas. Pertimbangan utamanya adalah dampak sosial, akurasi, sensitivitas kelompok yang terdampak, dan posisi kita sebagai figur publik. Setiap pernyataan harus melewati ‘filter etis’: apakah ini mencerdaskan, menenangkan, dan bermanfaat bagi publik?,” tutur Suko.
Reporter: Erna Andhika
Editor: Nashirudin Amin
