Per Jumat, 15 Mei 2026, nilai tukar rupiah makin anjlok mencapai 17.600 rupiah per dolarnya. Meski demikian, Presiden Prabowo Subianto tidak khawatir dengan melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menilai turunnya nilai tukar rupiah tidak langsung berdampak bagi masyarakat desa.
Melansir dari Tempo.co, saat ini banyak orang yang sering menyatakan ekonomi Indonesia dalam bahaya karena rupiah terus melemah. “Sekarang ada yang selalu, entah mengapa saya enggak mengerti, sebentar-sebentar bilang Indonesia akan kolaps, akan chaos, atau akan apa. Ya, kan?” kata dia di Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 Mei 2026.
Prabowo pun menanggapi santai kondisi tersebut karena masyarakat desa tidak menggunakan mata uang asing dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, ia tak khawatir dengan peringatan orang-orang soal rupiah yang melemah. “Rupiah begini, dolar begitu. Orang rakyat di desa enggak pakai dolar, kok. Iya kan?” ucapnya.
Masalahnya, anjloknya rupiah bukan hanya soal tukar-menukar mata uang. Dampaknya menjalar lewat rantai produksi dan impor ke hampir semua lini kehidupan. Bagi kelompok miskin dan warga desa, alih-alih “aman”, mereka inilah yang justru paling rentan terkena dampak tersebut.
Sampai hari ini, Indonesia masih sangat bergantung pada impor untuk kebutuhan dasar. Kebutuhan itu meliputi kedelai (sebagai bahan baku tahu, tempe, kecap), gandum, gula, hingga garam. Ketika rupiah melemah, semua bahan baku ini harganya naik dalam rupiah. Produsen pun akan menaikkan harga jual. Yang paling terpukul adalah keluarga miskin yang menghabiskan 60–70% penghasilan untuk makan.
Meski Pertamina menjual dalam rupiah, harga minyak dunia dipatok dalam dolar. Ketika rupiah lemah, subsidi BBM membengkak dan pemerintah punya dua pilihan buruk: naikkan harga BBM, atau potong anggaran lain. Untuk mencari uang dan membelanjakan uang, masyarakat butuh mobilitas, mobiltas butuh transportasi, dan transportasi butuh BBM. Sekali saja harga BBM naik, pengaruhnya terhadap seretnya perputaran ekonomi sangat besar.
Bahan baku pupuk (urea, DAP, dll) sebagian besar diimpor atau menggunakan bahan baku berbasis dolar. Petani yang membeli pupuk subsidi sekalipun terimbas karena pemerintah menanggung selisih harga yang makin mahal.
Ketika rupiah melemah, di kalangan kelas menengah, pabrik yang bergantung pada bahan baku impor bisa mengurangi produksi atau bahkan mem-PHK karyawan. Biaya pupuk dan pestisida yang naik membuat margin bagi petani makin tipis. BBM untuk melaut yang naik juga mengimbas para nelayan. Ketika bahan baku impor mahal, daya beli konsumen pun ikut turun.
Mahasiswa? Tentu saja mereka terdampak. Ambil contoh seorang mahasiswa bernama Arif, yang kuliah di Yogyakarta dengan uang kiriman orang tua Rp 1,2 juta per bulan. Uang itu harus cukup untuk kos, makan dua kali sehari di warung mahasiswa, bensin, dan kebutuhan kuliah. Sebelum rupiah anjlok, pos-pos itu masih bisa dipenuhi dengan sisa tipis sekitar Rp 100.000–150.000 untuk kebutuhan tak terduga.
Namun ketika rupiah terus merosot, seluruh pos pengeluarannya naik serentak sementara pendapatannya stagnan. Harga makan di warung naik karena minyak goreng, tahu, dan tempe lebih mahal. Bensin naik. Saat perpanjangan, biaya kos pun baik.
Pengeluaran yang dulu cukup dengan Rp 1,2 juta kini butuh hampir Rp 1,4 juta. Itu belum menyentuh pos hiburan sama sekali. Masalahnya, Arif butuh berlangganan Canva Pro untuk keperluan tugas presentasi dan kerja sampingannya, Spotify agar bisa fokus belajar dan me time, dan Netflix sebagai satu-satunya pelarian dari tekanan berita buruk soal ekonomi dan pemerintahan yang datang silih berganti.
Ketiganya dibayar dalam dolar. Canva Pro yang dulu sekitar Rp 85.000 per bulan kini menjadi Rp 105.000. Spotify yang dulu Rp 54.000 menjadi Rp 69.000. Netflix standar yang dulu sekitar Rp 54.000 kini mendekati Rp 70.000. Total ketiganya yang dulu bisa ditekan di bawah Rp 200.000 kini mendekati Rp 250.000, untuk layanan yang tak seberapa, demi bertahan waras di tengah situasi yang menekan.
Hasilnya, Arif setiap bulan sudah defisit sebelum bulan berakhir. Tidak ada yang bisa ditabung. Satu-satunya pilihan adalah memangkas — entah makan siang dilewati, entah berlangganan digilir bergantian, atau minta tambahan ke orang tua yang kondisinya di kampung pun tidak jauh lebih baik.
Bagaimana nasib mahasiswa luar negeri? Kondisi mereka bahkan bisa lebih berat. Seorang mahasiswa yang belajar di Malaysia dengan kebutuhan hidup RM 2.000 per bulan, saat kurs masih Rp 3.300 per ringgit, ia hanya butuh Rp 6,6 juta dari orang tuanya. Ketika kurs bergeser ke Rp 3.800 per ringgit, kebutuhan yang persis sama menjadi Rp 7,6 juta, selisih Rp 1 juta per bulan hanya dari pergerakan kurs, tanpa ada perubahan gaya hidup apa pun.
Yang kuliah di Australia, Belanda, atau Jepang menghadapi tekanan lebih besar lagi karena selisih kursnya jauh lebih dalam. Orang tua yang mengirim uang merasakan beban itu langsung di rekening, sementara penghasilan mereka di tanah air, tidak ikut naik.
Penulis: Muhammad Farhan
