Terjalinnya kerja sama Badan Gizi Nasional (BGN) dengan kampus tercinta kita adalah wujud dukungan terhadap program pemerintah yang jelas-jelas bermasalah. Sejak masih digagaskan, program makan bergizi gratis (MBG) sudah kerap dikritik oleh para ahli dan akademisi. Bila tujuan MBG adalah menekan angka stunting, itu tak akan ada gunanya.
Upaya pencegahan pada anak yang sudah terlanjur stunting dengan harapan dapat mencegah atau membalikkan kondisi stunting seperti sedia kala adalah wujud cara berpikir pemerintah yang sungsang. Mencegah stunting melalui perbaikan gizi tentu merupakan niat yang baik. Namun, niat baik saja nyatanya tak cukup jika tidak dibarengi pemahaman akar masalah, dan implementasi kebijakan yang memadai.
Soalnya, stunting akibat kekurangan gizi pada periode emas anak, khususnya pada tinggi badan dan perkembangan otak itu bersifat permanen. Tatkala anak sudah melewati usia dua tahun, lempeng pertumbuhan pada tulang mulai melambat dan akan menutup di fase pubertas. Maka, mengejar ketertinggalan yang signifikan pun menjadi sangat sulit, bahkan nyaris mustahil.
Saat mengimplementasikan pun, MBG juga sarat dengan masalah. Per hari ini, program unggulan Prabowo itu sudah menelan lebih dari 10.000 korban keracunan. Sayangnya, meski mudaratnya sudah seabrek, Kepala BGN Dadan Hidayana mengatakan MBG tak akan bisa disetop. Alasannya, pemerintah dilema antara melengkapi sumber daya manusia agar program berjalan dengan lancar, atau mengejar target jumlah penerima manfaat.
Di sisi lain, program itu sudah terlanjur menjadi alasan mayoritas rakyat memilih Prabowo pada pilpres 2024 lalu. Mereka dibuat terbuai oleh program yang merupakan salin rupa dari makan siang gratis, menjadi makan bergizi gratis.
Apabila peran UMS sebatas sebagai penyedia lahan untuk SPPG dan hanya diperbolehkan mengusulkan nama yang terlibat, artinya hampir mustahil Muhammadiyah mampu membantu menyukseskan program prioritas Prabowo itu. Dengan kata lain, nantinya, hampir mustahil pula jaminan nol kasus keracunan MBG dapat diupayakan pada penerima manfaat.
Lagi pula, mengingat pengelolaan dan pendanaan masih sepenuhnya menjadi tanggung jawab BGN, bagaimana ceritanya Muhammadiyah bisa membenahi sumber masalah yang ada? Toh, kita semua tahu bahwa BGN sendiri saja tidak becus menangani masalah ini.
Tak usah jauh-jauh, dalam liputan Pabelan TV, salah seorang ahli gizi dari UMS justru tidak memandang program MBG sebagai hal yang strategis untuk dilakukan pemerintah. Lantas bagaimana pula pimpinan kampus bisa-bisanya malah optimis dan mendukung program sungsang ini diterapkan di UMS?
Tatkala banyak ahli dan akademisi menghendaki program ini disetop dan dievaluasi, UMS kini malah membantu program ini agar terus dijalankan. MBG mungkin memang menyerap banyak pekerja. Namun, UMS mungkin lupa bahwa ada staf di SPPG yang sampai menjual sepeda motor dan ponselnya karena belum menerima gaji.
Hasil liputan investigasi Majalah Tempo edisi April lalu juga mengungkap bahwa MBG nyatanya hanyalah sebatas proyek bancakan bagi kroni-kroni Prabowo. Sungguh MBG adalah program malapetaka. Maka sangat disayangkan jika UMS, justru lebih memilih mendukung ketimbang menghendaki program bermasalah ini disetop dan dievaluasi.
