UMS, pabelan-online.com – Aliansi Masyarakat Sipil Jogja yang terdiri dari beberapa organisasi mahasiswa, termasuk Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi (KMPD), menggelar diskusi publik. Diskusi ini membahas penolakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Teras Malioboro (TM) II pada Jumat, 6 September 2024, di Gedung Kuliah Terpadu Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta.
Diskusi publik yang diadakan oleh Aliansi Masyarakat Sipil Jogja merupakan salah satu rangkaian dari roadshow yang akan diadakan di beberapa kampus di Yogyakarta, seperti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Gerakan ini merupakan respons terhadap isu panas yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir.
Ditemui langsung oleh reporter pabelan-online.com, Hidayatullah atau biasanya disebut Dayat yang merupakan Ketua KMPD menuturkan latar belakang diskusi publik tersebut. Ia menjelaskan bahwa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta juga terlibat dalam advokasi PKL melalui diskusi publik itu.
Tujuan utama dari diskusi publik itu untuk memperluas konsolidasi serta memberikan pendidikan politik kepada mahasiswa. Ia memandang biasanya pergerakan lebih fokus pada isu-isu nasional, sehingga aliansi pergerakan di Jogja ingin berfokus memperjuangkan isu-isu sektoral.
“Agar mereka (mahasiswa – red) juga lebih sadar terhadap isu-isu di Jogja yang saat ini memerlukan perhatian serius dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa itu sendiri,” ujar Dayat saat dimintai keterangan, Jumat (06/08/2024).
Menurut Dayat, masalah relokasi PKL ini sudah berlangsung cukup lama. Ia menjelaskan bahwa kali ini adalah tahap kedua relokasi setelah sebelumnya dari Selasar ke TM2 dan baru-baru ini ada isu bahwa PKL akan dipindahkan dari TM2 ke belakang Ramayana.
“Kebijakan relokasi ini berkaitan dengan sumbu filosofis yang merupakan rencana untuk menjadikan Yogyakarta sebagai kota dengan warisan budaya tak benda,” tutur Dayat.
Meski partisipasi mahasiswa masih terbatas, Dayat menjelaskan bahwa melalui diskusi tersebut sedikit demi sedikit mahasiswa akan sadar terhadap isu relokasi pedagang malioboro. Ia turut menceritakan bahwa masalah relokasi pedagang malioboro sudah berlangsung selama beberapa bulan dan kembali muncul baru-baru ini.
“Oleh sebab itu, perlu diadakan diskusi publik ini untuk mengumpulkan kekuatan dan meningkatkan massa dalam acara demonstrasi yang akan dilaksanakan nanti,” terang Dayat.
Meminjam pemikiran Pramoedya Ananta Toer, Dayat mengungkapkan keresahannya bahwa tujuan dari upaya mereka adalah untuk mendidik rakyat melalui pergerakan dan mendidik penguasa dengan perlawanan. Tak hanya pada isu PKL, KMPD di bawah kepemimpinan Dayat juga berfokus pada isu-isu perburuhan.
Di akhir wawancara, Dayat mengungkapkan harapannya agar mahasiswa bisa sadar terhadap isu yang ada, sehingga mereka tercerahkan dengan upaya penyadaran tersebut.
“Harapan lain, tuntutan kita agar PKL bisa dijadikan pertimbangan politik oleh Pemda DIY dan semoga dapat dikabulkan,” harapnya.
Nuril, salah satu anggota KMPD sekaligus mahasiswa semester 3 yang saat itu tergabung dalam diskusi publik, turut memberikan pandangannya mengenai acara tersebut. Ia mengungkapkan bahwa, mereka telah berkolaborasi untuk mengadvokasi PKL Malioboro II yang menentang relokasi yang tidak partisipatif dan tidak menyejahterakan.
Ia yang telah terlibat langsung dalam beberapa aksi demonstrasi bersama PKL, menyatakan bahwa kondisi PKL Malioboro II saat ini sangat memprihatinkan. Dari gambaran yang disampaikan, tempat untuk PKL Malioboro berdagang kecil dan kondisinya tidak nyaman.
“Isu seperti ini perlu diperjuangkan. Saya berharap agar isu PKL ini tetap didengar dan direspons secara baik oleh pemerintah dan masyarakat, serta agar solidaritas antara mahasiswa dan PKL semakin kuat,” harap Nuril.
Reporter: Ferisa Salwa Adhisti dan Mariska Jasiaat
Editor: Muhammad Farhan
