Pabelan-online.com, UMS – Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Eky Muammar memastikan komunikasi lembaganya dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) berjalan lancar meski sempat terjadi miskomunikasi dalam menjalankan checks and balances. Eky juga membantah dugaan bahwa DPM hanya bekerja jika mendapat perintah dari BEM karena upaya pengawasan selalu disesuaikan dengan ranah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa UMS, Eky Muammar menyatakan komunikasi antara pihaknya dengan BEM terjalin lancar. Meskipun, sempat terjadi miskomunikasi dalam beberapa agenda.
“Kalau saya dengan pres (Naufal –red) pasti selalu komunikasi. Apalagi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan unsur lembaga. Dalam ranah pengawasan kita ke BEM, tentu tetap kita awasi walaupun masih ada beberapa kendala yang pasti kami alami,” jelas Eky saat ditemui pada Minggu, (19/10/2025)
Eky mengatakan pihaknya selalu memberikan pandangan kepada pihak BEM, terlebih dalam ranah pembaruan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART), Komisi Perundang-undangan selalu berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Dalam Negeri (Mendagri) hingga disahkan. Ia juga membantah dugaan DPM hanya bekerja ketika mendapat perintah dari BEM.
“Kabar DPM akan kerja ketika ada perintah dari BEM itu nggak benar,” kata Eky tegas.
Perihal nota kesepahaman, Eky menyebut hal itu hanya sebagai kesepakatan antara dua lembaga dalam ranah sistem pengawasan. Menurut Eky, nota kesepahaman itu hanya sebagai sarana pihaknya dengan BEM saling mengenalkan dua lembaga dari peran masing-masing dan skema checks and balances.
“Semua kerja kita dalam ranah pengawasan tentu sesuai dengan perintah AD/ART,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengakui kurangnya pengawasan terhadap sejumlah program karena terhambat agenda lain. Penyebabnya, di periode tahun ini, kata Eky, Student Goverment (SG) kampus masih perlu melakukan perbaikan lebih pada internal masing-masing lembaga.
“Khususnya BEM, DPM, dan MPM. Sehingga setelah kita dilantik kemarin, kita langsung fokus membangun kembali sistem kinerja masing-masing lembaga. Dan alhamdulillah teman-teman BEM beberapa kali selalu komunikasi terkait agenda, kita selalu positif menghadapi itu dan kita usahakan tetap sama-sama bersinergi,” jelas Eky.
Di sisi lain, Eky juga menilai komunikasi antarlembaga tidak terlalu efektif karena keterbatasan anggota sehingga banyak yang mendapat tugas ganda. Akibatnya, ujar Eky, pihaknya kesulitan memasifkan komunikasi dengan beberapa pihak BEM.
“Jadi, ya, ibaratnya masih perlu perbaikan yang lebih nanti ke depan,” ucapnya.
Namun demikian, sejauh menurut penilaian Eky, banyak program BEM yang sudah terlaksana sampai pada tahap untuk pengabdian ke masyarakat. Meskipun, ia selalu mengingatkan kepada presiden bahwa yang menjadi fokusan tetaplah internal SG.
“Kita membangun kembali branding internal supaya nanti ke depan kita sama-sama berjalan beriringan dengan teman-teman fakultas ke bawah. Saya sendiri selalu menghimbau kepada jajaran komisi supaya benar-benar memaksimalkan terkait komunikasi supaya tidak ada miskomunikasi yang terlalu berlebihan sehingga menghambat kinerja masing-masing lembaga,” tutur Eky.
Presiden BEM UMS Muhammad Naufal Fajar menyatakan perlu adanya Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau nota kesepahaman yang mengatur tata kelola dan mekanisme hubungan kerja (termasuk komunikasi, pengawasan, dan legislasi) kedua lembaga.
“Dasarnya adalah AD/ART organisasi kemahasiswaan yang membagi kekuasaan (eksekutif dan legislatif) dan mengamanatkan adanya koordinasi dan sinergi antar lembaga demi tercapainya tujuan organisasi,” jelas Naufal via pesan WhatsApp, Kamis, (23/10/2025).
Alasan Naufal tidak berkomunikasi langsung dengan komisi terkait adalah, ia sudah berkomunikasi melalui jalur pimpinan tertinggi, yakni dengan ketua DPM. Namun, untuk komunikasi teknis, koordinasi program, dan konsultasi spesifik, ujarnya, komunikasi seharusnya dapat juga dilakukan langsung oleh departemen BEM dengan Komisi/Badan Legislasi DPM yang terkait (misalnya, Departemen Keuangan BEM dengan Komisi Anggaran DPM).
“Idealnya, alur pimpinan (Presiden BEM-Ketum DPM) untuk kebijakan strategis, dan alur teknis (Departemen-Komisi) untuk pelaksanaan dan detail program,” ujarnya.
Ia menyebut komunikasi dengan DPM sudah terjalin baik meski terdapat miskomunikasi beberapa kali. “Alhamdulillah sejauh ini masih terjalin dengan baik komunikasi dengan temen-temen DPM,” kata Naufal.
Naufal menyebutkan upaya konstruktif yang dilakukan terhadap komunikasi dengan DPM adalah pembuatan nota kesepahaman, mekanisme joint working session secara berkala, mengadakan pertemuan antara pimpinan, komisi DPM, dan departemen BEM. Tujuannya, kata Naufal, adalah membahas program strategis sebelum program dieksekusi untuk mencegah miskomunikasi.
“Serta mengadakan training atau workshop yang melibatkan anggota BEM dan DPM untuk menyamakan persepsi tentang peran, wewenang, dan etika komunikasi antar lembaga,” jelas Naufal.
Reporter: Bunga Thalita Hayyunajwa
Editor: Herlina Damayanti
