Pabelan-online.com, UMS – Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) menggelar Uji Publik Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada Jumat, 6 Februari 2026, di ruang seminar lantai 7 Gedung Siti Walidah. Agenda ini membahas kinerja organisasi mahasiswa, komunikasi dan kolaborasi antarlembaga, program kerja, serta kesediaan paslon untuk dipecat jika melanggar moral dan etika.
Capres BEM UMS Naufal Aulia Darojat menyoroti beberapa permasalahan di lingkungan kampus usai memaparkan visi dan misinya. Permasalahan itu antara lain, kinerja keorganisasian belum maksimal, tumpulnya kesadaran kritis di lingkungan mahasiswa, hingga peran sosial mahasiswa yang masih belum berdampak ke masyarakat.
Untuk itu, ia menawarkan program Sekolah Aktivis sebagai pendekatan konstruktif, sebagaimana yang tercantum dalam visi dan misinya. Ia berharap supaya ini bisa menjadi langkah solutif untuk mewadahi mahasiswa dalam mempertajam kepekaan di lingkungan sosial.
”Produk Sekolah Aktivis ini, kita tujukan untuk kiranya mahasiswa hari ini juga pandai dalam membangun narasi kolektif untuk kebutuhan mahasiswa UMS, pun lingkungan sosial,” ujar Naufal di hadapan forum, Jumat (06/2/2026).
Naufal juga mengaku bahwa keorganisasian di UMS masih minim komunikasi dan kolaborasi antar lembaga. Ia khawatir jika lambat laun, hal ini akan menimbulkan runtuhnya public trust atau kepercayaan publik. Menurutnya, kondisi ini adalah masalah yang tidak bisa diabaikan dan harus segera dibenahi.
Selain itu, ia juga menawarkan adanya program kerja Urun Rembuk demi memperkuat komunikasi antar lembaga baik di lingkungan fakultas maupun universitas. Ide ini dipertegas oleh Figur Ahmad Brillian selaku Cawapres BEM UMS. Menurutnya, per hari ini, kondisi lembaga-lembaga tingkat fakultas dan universitas masih saling tumpang tindih.
Ia ingin program ini dapat menjembatani kepentingan semua pihak sekaligus mengoptimalkan fungsi dan tupoksi dari seluruh lembaga di lingkungan fakultas maupun universitas. ”Dari kami ingin meluruskan dan menyempurnakan lagi fungsi dan tupoksi dari setiap lembaga,” katanya, Jumat (06/2/2026).
Menanggapi pertanyaan ihwal keberpihakan dan langkah apa yang akan diambil apabila universitas mengeluarkan kebijakan yang merugikan mahasiswa, Brili menegaskan bahwa ia dan Naufal akan selalu berada di pihak mahasiswa. Keduanya sepakat bahwa sudah sepantasnya lembaga eksekutif bertugas menyuarakan aspirasi mahasiswa meski harus bergesekan dengan pihak kampus.
”Jadi ketika kita nanti akan bergesekan dengan pihak universitas, kita sudah berusaha mewakili aspirasi mahasiswa itu sendiri,” jelas Brili.
Soal tanggung jawab dan wajah moral kampus, Naufal memaknai hal itu sebagai konsekuensi yang harus diemban oleh pemimpin. Baginya, seorang pemimpin sejatinya adalah sosok yang diteladani.
Meski demikian, ia mengaku beban moral itu memang berat, bahkan jika suatu saat dirinya mencederai norma sosial, ujarnya, ia siap untuk dilengserkan dari jabatannya. ”Saya rela memecat diri saya sendiri, temen-temen minta tolong menjadi saksi,” ucap Naufal.
Senada dengan Naufal, Brili tahu betul konsekuensi yang harus dihadapi. Ia menegaskan apabila melakukan hal serupa, ia pun siap memecat dirinya sendiri. ”Saya juga siap dipecat jika itu memang tidak sesuai dengan moral dan etika yang telah diatur,” kata Brili.
Seorang mahasiswa dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah juga menyoal visi dan apa itu misi paslon capres-cawapres. Menurutnya, dalam perencanaan organisasi, visi menggambarkan kondisi terakhir yang ingin dicapai, bukan proses atau usaha. Sementara di visi paslon menggunakan frasa “mengusahakan”.
“Visi adalah keadaan ideal yang ingin dicapai, bukan suatu usaha. ‘Mengusahakan’ itu bukan masuk ke dalam visi. Visi adalah keadaan ideal yang ingin dicapai sebagai bentuk kita mahasiswa menilai bagaimana Anda dalam kepemimpinannya merealisasikan visi Anda. Kalau visinya mengusahakan, berarti ketika Anda sekadar mengusahakan, visi tercapai,” ujarnya, Jumat (6/2/2026).
Anggota UKM Hizbul Wathan UMS juga menyoroti kondisi lingkungan saat ini, termasuk musibah yang disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Ia menilai bahwa tempat pelaksanaan program kerja dan tempat tinggal para aktivis di sana masih kurang tertib dalam hal kebersihan, keamanan, dan aspek lainnya.
“Seberapa jauh analisis kalian, baik sebagai Capres maupun tim, terhadap kerusakan atau problematika lingkungan di UMS itu sendiri?” cecar mahasiswa itu.
Naufal pun menjelaskan inisiatifnya untuk membentuk Kementerian Lingkungan Hidup dalam struktur BEM, sebagai upaya menanggulangi masalah lingkungan di kampus, termasuk tingginya volume sampah plastik yang belum dikelola secara mandiri. Ia menekankan perlunya kesadaran bersama terkait perilaku individu, seperti merokok, dan mengusulkan adanya hari bebas asap di Griya Mahasiswa sebagai bagian dari kampanye lingkungan.
“Kita perlu menggencarkan campaign-campaign di kampus. Hari ini kita kurang campaign untuk menyadarkan kondisi lingkungan di kampus. Itu juga bentuk solusi barangkali kita kolaborasikan entah nanti dengan teman-teman Hizbul Wathan, fakultas, mahasiswa umum, dan UKM/Ormawa yang lain,” jelasnya.
Reporter: Ifan Maulana Anshori
Editor: Fauziah Salma Anfihar
