UMS, pabelan-online.com – Pendidikan politik merupakan salah satu aspek penting dalam membangun masyarakat yang sadar akan proses demokrasi. Namun, pada kenyataannya pendidikan politik di Indonesia dirasa masih kurang, sehingga masih menyebabkan ketimpangan di kalangan masyarakat umum.
Melansir dari kompas.id, sistem pendidikan di Indonesia masih kurang dalam memupuk pemikiran kritik dan tanggung jawab kewarganegaraan, yang seringkali mengutamakan kepatuhan semata.
Pendidikan politik, merupakan salah satu bagian terpenting dalam menjaga demokrasi di Indonesia. Tetapi pada kenyataannya, terdapat kesadaran yang rendah terhadap pendidikan politik di kalangan masyarakat umum.
Kesenjangan pendidikan politik dapat menyebabkan masyarakat menjadi warga negara yang tidak memiliki kemampuan untuk membedakan antara informasi yang akurat dan tidak akurat. Yang mana hal ini menjadi ancaman karena masyarakat dengan mudah dimanipulasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, serta menimbulkan terkikisnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga pemerintah.
Saat ini era digital telah mengantarkan era baru dalam penyebarluasan informasi, yang mengubah cara pandang masyarakat dalam mengonsumsi berita. Algoritma ini cenderung menyajikan berita sesuai dengan referensi dan keyakinan kita sebelumnya, yang berakibat menghambatnya kemampuan untuk berpikir kritis tentang politik semakin menurun.
Dihubungi reporter pabelan-online.com, Tegar Dwi Prianggoro, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Program Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan mengungkapkan, pendidikan politik bagi generasi muda saat ini sangatlah penting. Sebagai masyarakat, dalam menjalankan tugas bernegara tentunya tidak akan lepas dari keputusan politik yang akhirnya membentuk produk-produk hukum.
Tegar menjelaskan, rendahnya minat generasi muda terhadap politik disebabkan oleh beberapa faktor yang mendasari. Seperti halnya pengonsumsian media yang dilakukan setiap hari secara tidak langsung mempengaruhi persepsi, akses pendidikan yang kurang merata menimbulkan kesenjangan biaya pendidikan tinggi, dan partai politik yang tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
“Saya melihat hari ini di Jogja mengalami hal yang serupa, buruh-buruh yang memiliki anak tidak mampu menyekolahkan anaknya setinggi mungkin karena upah yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT – red) atau per semester sekarang,” jelasnya.
Dalam meningkatkan kesadaran politik di generasi muda, Tegar menyebutkan strategi yang paling efektif adalah melalui diskusi. Baginya, forum diskusi dapat dilakukan di ruang-ruang formal maupun nonformal.
“Dari teman ke teman, misalnya, saya setelah lulus kuliah membuat ekosistem di rumah. Dengan menghimpun teman dekat, teman perumahan, remaja masjid, dan lain-lain, untuk diskusi bersama-sama soal politik,” sebutnya.
Untuk terjun ke dunia politik, tentunya ada tantangan tersendiri khususnya bagi generasi muda. Sehingga, perlu adanya pemikiran yang panjang dan tidak terburu-buru karena belum mengetahui ekosistem yang ada di luar masyarakat.
“Saya berharap, pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat. Karena ketika orang itu memiliki kesadaran yang betul-betul sadar secara fundamental, dia akan sulit untuk ditindas, dibodoh-bodohi, bahkan dikucilkan oleh pemerintah. Dia akan kritis, dia akan membangun bagaimana masyarakat sipil berjalan sebagaimana mestinya,” harapnya.
Reporter : Kania Aulia Nazmah Nabilla
Editor : Alfin Nur Ridwan
