Aksi Front Dapur Umum yang digelar di bawah jembatan layang Purwosari pada 14 Maret 2025 itu berujung pada kekerasan saat dibubarkan pihak polisi. Berdasarkan temuan reporter pabelan-online.com, sejumlah peserta aksi digelandang ke Kepolisian Resor Kota (Polresta) Surakarta, lalu setibanya di sana, mereka dianiaya, dipukuli, dan ditampar. Beruntung, mereka masih dibantu oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Soloraya Justice (Soratice).
Kami telah berupaya mewawancarai pihak Polresta Surakarta. Pihak humas menyatakan akan memberi informasi melalui WhatsApp jika ada siaran pers, dengan alasan agar dapat disampaikan bersamaan kepada wartawan lain. Namun, tak ada media lain yang meliput kasus ini. Benar saja, hingga keesokan harinya, siaran pers itu tak kunjung ada.
Polresta Surakarta mungkin terlalu meremehkan media kampus. Padahal, bagaimanapun, kami memerlukan keterangan resmi dari pihak yang berseberangan demi menjaga keberimbangan berita yang diterbitkan. Di tengah maraknya kasus yang melibatkan oknum kepolisian, seharusnya polisi sudi memberi keterangan yang jelas atas tindakan represifnya.
Jika temuan peserta aksi benar, maka polisi telah gagal menjalankan tugas utamanya: menjaga kebebasan berpendapat dan hak untuk mengkritik. Dalam negara demokratis, polisi seharusnya menjadi penjaga kebebasan berekspresi, bukan malah menjadi momok yang menindasnya. Tindakan represif terhadap peserta aksi di bawah jembatan layang Purwosari menunjukkan bahwa fungsi polisi sudah tak lagi berjalan sebagaimana mestinya.
Jika tidak ada keterangan resmi, wajar jika publik lantas kian curiga dan sinis kepada polisi. Keengganan memberi keterangan itu hanya akan membuat kepercayaan publik terhadap instansi polisi kian memburuk.
Seharusnya, humas Polresta melihat ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki citra dan membangun kembali kepercayaan publik. Kecuali, jika informasi yang beredar itu memang benar adanya—bahwa polisi telah blunder dan memilih diam karena tak lagi punya celah untuk berkelit.
Adapun media lain di Solo Raya yang tidak meliput kasus ini. Entah karena isu peringkusan seperti ini memang sudah terlalu sering dan menjadi hal yang biasa, sehingga dimaklumi. Atau boleh jadi informasi semacam ini memang tidak terendus oleh mereka. Yang jelas, pabelan-online.com akan terus mengawal isu serupa, juga menyediakan wadah untuk menyuarakan kritik.
Kasus serupa tak hanya terjadi di Solo. Pada aksi yang digelar di banyak daerah pada 20 Maret 2025 kemarin, kita semua tahu adanya edaran video mahasiswa atau peserta aksi yang digebuki oleh banyak polisi. Mereka berbagi tugas menghabisinya, memegangi sisi kanan dan kiri, menyeret, dan beramai-ramai memukuli demonstran. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Negeri Semarang (Unnes) Kuat Nursiam pun dicekik, dan ditendang kepalanya hingga pelipisnya bocor. Ia bahkan nyaris diculik oleh aparat.
Menyaksikan hal itu, yang ada di dalam benak masyarakat hanyalah polisi sebagai ancaman yang mengerikan bagi demonstran. Alih-alih memastikan keamanan dan menjaga kenyamanan bersama sebagaimana fungsinya, mereka justru menjadi algojo bagi masyarakatnya sendiri. Polisi mungkin lupa jika sarapannya tadi pagi atau makan malamnya nanti itu masih diperoleh dari pajak yang dibayar oleh orang yang mereka aniaya.
Mungkin benar, tak semua polisi demikian, bahwasanya hanya sejumlah oknum saja yang menggunakan kekerasan untuk menertibkan massa. Tapi, mungkin juga itu salah karena oknumnya sudah terlampau banyak. Masyarakat bingung mana polisi yang baik karena nyaris semuanya demikian. Tak ada bedanya mana polisi baik, mana polisi buruk.
Tak hanya di Solo, besok-besok, polisi harus memahamkan pion-pionnya agar tidak blunder dengan bertindak represif dalam mengawasi aksi-aksi di seluruh penjuru negeri. Merepresi mereka hanya akan membuat masyarakat kian jengkel dan terus memandang sinis aparat polisi meski yang dilakukan adalah perbuatan terpuji.
