Mahasiswa dengan intelektualitasnya sebagai oposisi pemerintah dalam mengkritisi tiap-tiap kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat. Mahasiswa juga memiliki peran yang strategis untuk menjaga keseimbangan sosial dan menginisiasi perubahan positif di tiap-tiap kebijakan.
Seperti halnya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Cokroaminoto Pinrang (ICP) yang turut mengawal pengadaan beasiswa pemerintah daerah (Pemda) Pinrang. Nahasnya, kejadian tersebut tidak mendapat sambutan baik, sebaliknya beberapa anggota mendapat perlakuan tindak kekerasan dari Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) Pinrang, saat menghadiri rapat bupati.
Adanya kejadian tersebut tentu sangat disayangkan, karena menandakan pihak aparat tidak memperhatikan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawalan yang ada. Tidak dibenarkan jika penyelesaiannya permasalahan langsung dilakukan dengan cara kekerasan.
Ada cara lain, seperti melakukan kompromi guna mencari jalan tengah antara pihak mahasiswa dengan Satpol PP.
Masalah kekerasan tentu bukan masalah sepele yang langsung bisa dibiarkan begitu saja. Permasalahan ini harusnya menjadi masalah kita bersama. Kejadian serupa mungkin tidak hanya terjadi pada wilayah Pinrang.
Kasus kekerasan yang menimpa mahasiswa seperti ini pasti kerap terjadi dan bisa menimpa siapa saja. Apalagi saat mahasiswa tengah mengawal dan menyampaikan aspirasinya. Maka kasus semacam ini harus diselesaikan dengan adil dan tidak terulang lagi.
Sudah seharusnya aparatur pemerintah bisa lebih mengayomi dan menjadi pelindung orang-orang di sekelilingnya, bukan hanya menjadi pelindung segelintir orang dan kelompok tertentu.
Diharapkan, kasus kekerasan tersebut bisa terus dikawal sesuai prosedur hukum yang ada hingga tuntas. Supaya kejadian ini bisa menjadi teguran dan evaluasi kedepannya bagi aparat Satpol PP maupun aparatur pemerintahan lainnya. Terlebih adanya kejadian ini menjadi perhatian lebih bagi pemerintah, tidak terjadi hal serupa untuk ke depannya.
