Pabelan-online.com, UMS – Seruan keadilan dan tuntutan hak pekerja menggema di dua titik pusat kota, Balai Kota Surakarta dan kawasan Gladak. Ratusan buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat menggelar aksi serentak ini pada Kamis, 1 Mei 2025, yang bertepatan dengan Hari Buruh Internasional dan aksi Kamisan.
Dalam aksi Kamisan yang bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional, massa secara tegas menyuarakan sejumlah tuntutan, antara lain, mendorong peningkatan pendidikan dan keterampilan buruh, menuntut upah minimum yang layak, mendesak pemerintah untuk mengawasi pemenuhan hak-hak buruh, mendukung gerakan buruh yang dapat menunjang kesejahteraan, membentuk forum dialog tripartit soal penetapan upah dan ketenagakerjaan, dan menolak politisasi May day.
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Muhammad Faiz Zuhdi mengatakan bahwa, aksi ini merupakan momentum refleksi terhadap hak-hak buruh yang belum sepenuhnya terpenuhi. Ia menekankan pentingnya mengawal kebijakan agar buruh tidak hanya dibebani kewajiban, tetapi juga dijamin hak-haknya secara manusiawi.
“Kita mempekerjakan suatu kelompok itu bukan hanya kita bicara tentang kewajiban, tapi memang harus haknya kita kawal, haknya harus sesuai. Kita harus tetap memanusiakan manusia,” ucapnya saat diwawancarai di tengah kerumunan massa, Kamis, (1/5/2025).
Faiz merasa bahwa mahasiswa memiliki peran penting sebagai pengingat pemerintah terhadap kebijakan yang cenderung berpihak pada kelompok tertentu. Gerakan ini, kata Faiz, bersifat netral dan terbuka bagi seluruh elemen masyarakat.
Ia menilai bahwa turunnya mahasiswa ke jalan adalah upaya menciptakan kesadaran kolektif, terutama mengenai hak buruh yang belum terpenuhi secara adil, seperti upah minimum yang rendah, lembur tak dibayar, dan minimnya perlindungan tenaga kerja. “Satu hal yang memang menjadi goals utama kenapa kita turun, yang pertama perlu didasarkan kita tidak berafiliasi dengan siapapun, kita benar-benar gerakan murni,” ujar Faiz.
Menurutnya, aksi buruh ini merupakan suatu bentuk bahwa mahasiswa turut berjuang. Ia berharap kepada para mahasiswa, agar agenda-agenda ini bisa mendapat respons yang positif.
“Tentu teman-teman hadir di sini kan dilandasin kajian terlebih dahulu. Landasan-landasan keilmuannya seperti apa, permasalahan dan solusinya seperti apa,” kata Faiz menjelaskan.
Gita, salah seorang yang berprofesi sebagai buruh ikut merasakan perbedaan tekanan, perbedaan penghasilan yang didapatkan oleh teman-teman buruh, dalam aksi ini, ia ingin melebur menjadi satu. Ia menilai bahwa mahasiswa memiliki peran strategis dalam gerakan sosial seperti aksi ini karena idealisme yang kuat dan kemampuan untuk mengorganisir massa lebih terstruktur.
“Ya, mungkin sudah memiliki background yang berbeda-beda, kita kurang bisa terorganisir dengan baik, terus idealisme kita setelah masuk ke dunia pekerjaan dan menjadi buruh itu beda-beda,” ujar Gita pada Kamis, (1/5/2025).
Melihat kondisi masyarakat Indonesia saat ini, Gita menilai bahwa buruh ataupun masyarakat Indonesia masih jauh dari kata sejahtera. “Masyarakat Indonesia yang miskin itu atau yang belum sejahtera ada 8,27 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Jadi menurut saya masih jauh sih PR-nya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat,” ucapnya prihatin.
Menurut Gita, baik pejabat negara, bos ataupun pengusaha, ataupun pekerja bebas hingga pekerja kreatif adalah seorang buruh. Baginya, semua orang itu sama. Di mata Tuhan, semua orang adalah buruh di kehidupan masing-masing.
“Jadi mau mahasiswa nanti jadi buruh dengan jenis pekerjaan apapun, ya semuanya akan jadi buruh,” jawab Gita saat ditanyai soal mahasiswa yang menjadi buruh setelah lulus.
Senada dengan itu, peserta aksi Khairil Ibadi Rahman mengatakan bahwa mahasiswa adalah calon buruh dan merupakan bagian dari pekerja yang akan langsung terdampak oleh kebijakan ketenagakerjaan tersebut.
“Jadi itu adalah kewajiban kita untuk menyuarakan, karena ini adalah hak kita bersama. Ini adalah tuntutan kita bersama. Ini bukan hanya tuntutan para buruh yang sudah bekerja, tapi juga tuntutan kita yang akan bekerja nantinya sebagai seorang buruh,” kata Khairil dengan optimis pada Kamis, (1/5/2025).
Ia prihatin terhadap betapa kecilnya Upah Minimum Regional (UMR) Solo yang bahkan sama sekali belum bisa memenuhi kebutuhan dasar di daerahnya sendiri. Sedangkan dari tahun ke tahun, negara mengalami inflasi daya beli rupiah.
”Seharusnya ketika inflasi terjadi, ya itu juga diiringi dengan penambahan gaji. Harus diiringi dengan ditingkatkannya UMR. Sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Ia menuntut pemerintah agar segera mencabut Undang-undang (UU) Cipta Kerja karena di dalamnya banyak pasal-pasal yang menyengsarakan buruh, serta jam lembur yang ditambah tetapi tak selaras dengan gajinya. “Munculkanlah undang-undang kebijakan yang pro terhadap buruh, yang pro terhadap masyarakat dan juga warga Indonesia,” ucap Khairil.
Di akhir wawancara, Khairil berharap kepada pemerintah agar bertobat dan melakukan refleksi mendalam atas kebijakan yang telah diambil.
“Pemerintah banyak-banyak istighfar, banyak-banyak tobat. Munculkanlah kebijakan dan juga undang-undang yang pro terhadap warga dan juga buruh, petani, dan semua kelas pekerja,” kata Khairil dengan penuh harap.
Reporter: Syahda E. A, Mutiara M, Nashiruddin A, dan Aqill A
Editor: Muhammad Farhan
