Belakangan ini, demonstrasi kembali menjadi perhatian di berbagai negara, termasuk Prancis dan Indonesia. Aksi massa yang melibatkan kaum muda tersebut menjadi salah satu cara masyarakat menyampaikan aspirasi dan merespons persoalan sosial maupun politik. Meski berlangsung di negara dengan kondisi yang berbeda, demonstrasi di kedua negara menunjukkan bagaimana masyarakat menggunakan ruang publik untuk menyuarakan tuntutan kepada pemerintah.
Di tengah perkembangan teknologi informasi, penyebaran informasi melalui internet turut memengaruhi cara masyarakat mengikuti dan merespons gerakan demonstrasi. Informasi dari satu negara dapat dengan mudah menginspirasi gerakan di negara lain. Namun, keberlanjutan aksi, bentuk gerakan yang muncul, hingga respons pemerintah terhadap tuntutan masyarakat dapat berbeda di setiap negara.
Untuk memahami lebih jauh mengenai dinamika demonstrasi di Prancis dan Indonesia, reporter Pabelan-online.com mewawancarai dosen Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Fayasy Failaq melalui sambungan telepon pada Sabtu (24/10/2026). Ia menjelaskan sejumlah perbedaan gerakan demonstrasi di kedua negara, termasuk faktor yang memengaruhi keberlangsungan aksi, munculnya tindakan anarkis, serta respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat.
Bagaimana tanggapan Anda melihat demonstrasi yang terjadi di Prancis? Apa yang paling menonjol dari pergerakan tersebut?
Demonstrasi terjadi di banyak negara dan corak gerakannya hampir serupa. Intimidasi juga terjadi dalam sejumlah pergerakan demonstrasi. Saat ini, aksi massa tidak hanya berlangsung di Asia, seperti Nepal dan Indonesia, tetapi juga di beberapa negara Eropa, termasuk Prancis, dan kalau tidak salah, Belgia.
Secara global, kaum muda kembali banyak melakukan demonstrasi jalanan dengan beragam isu. Di Prancis, salah satunya berkaitan dengan persoalan sosial-ekonomi.
Menurut saya, hal yang paling menarik bukan semata-mata tindakan anarkisnya. Anarkisme merupakan gejala yang bisa terjadi dalam aksi massa di mana pun. Hal yang lebih menarik adalah bagaimana tren demonstrasi yang sebelumnya banyak disorot di negara-negara Asia, seperti Nepal dan Indonesia, juga muncul di negara barat seperti Prancis.
Fenomena tersebut menarik untuk dibandingkan karena memperlihatkan kemiripan tren gerakan massa di negara dengan kondisi yang berbeda.
Mengapa demonstrasi di Prancis dapat berkembang menjadi gerakan massa yang besar? Sejauh mana keterbukaan informasi dan kreativitas anak muda memengaruhi pergerakan tersebut?
Menurut saya, tren gerakan turut memengaruhi perkembangan demonstrasi. Ketika aksi massa terjadi di suatu negara, kaum muda di negara lain dapat melihat dan mempelajarinya melalui internet.
Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat mengetahui bentuk demonstrasi di berbagai tempat. Kaum muda yang mengakses internet dapat terinspirasi untuk melakukan gerakan serupa di negaranya.
Selain itu, demonstrasi yang dilakukan anak muda juga memiliki kreativitas dalam mengekspresikan aspirasi. Ada yang menggunakan atribut anime, melakukan cosplay, atau menampilkan tokoh seperti Napoleon Bonaparte.
Meskipun menggunakan simbol dan ekspresi yang beragam, pada dasarnya gerakan tersebut tetap merupakan aksi massa untuk memprotes kebijakan politik. Karena itu, perkembangan informasi dan tren global dapat memengaruhi cara anak muda mengorganisasi maupun mengekspresikan gerakannya.
Apa perbedaan karakter demonstrasi di Prancis dan Indonesia? Bagaimana kondisi tersebut memengaruhi keberlanjutan gerakan massa di kedua negara?
Perbedaan yang saya lihat adalah demonstrasi di Prancis berlangsung cukup konstan selama sekitar satu bulan atau bahkan lebih. Massanya terlihat kuat dan basis masyarakat yang terlibat juga cenderung bertahan.
Sementara itu, demonstrasi di Indonesia lebih terlihat sebagai gerakan yang berulang setiap tahun. Pada 2024, misalnya, ada gerakan Peringatan Darurat dengan simbol Garuda Biru. Pada 2025, muncul pula gerakan dengan simbol warna pink dan hijau serta perlawanan menggunakan simbol One Piece.
Artinya, dalam beberapa tahun terakhir, demonstrasi di Indonesia muncul dengan isu dan simbol yang berbeda-beda. Kaum muda banyak mendominasi gerakan tersebut. Namun, gerakannya tidak selalu berlangsung secara konsisten sebagai mobilisasi massa di jalanan.
Hal lain yang menurut saya menarik adalah adanya benturan antara demonstran dan organisasi masyarakat (ormas) di sejumlah lokasi, seperti Yogyakarta dan Kartasura. Dengan alasan menjaga ketertiban umum atau wilayah, kelompok-kelompok tersebut justru berhadapan dengan mahasiswa dan kaum muda yang menyampaikan aspirasi.
Dalam pengamatan saya, situasi di Prancis lebih memperlihatkan pertentangan langsung antara demonstran dan penguasa. Sementara itu, di Indonesia, demonstran terkadang juga berhadapan dengan kelompok masyarakat lainnya.
Dalam demonstrasi, tindakan anarkis terkadang muncul di tengah penyampaian aspirasi. Menurut Anda, bagaimana tindakan tersebut dapat terjadi?
Tindakan anarkis merupakan salah satu ekspresi yang bisa muncul dalam aksi massa. Ketika demonstrasi tidak tertib, tidak terkelola dengan baik, atau tidak diarahkan agar berlangsung kondusif, tindakan semacam itu dapat terjadi.
Namun, menurut saya, pembahasan mengenai demonstrasi di Prancis tidak seharusnya hanya berfokus pada anarkisme. Hal yang lebih penting adalah melihat tren gerakan massa yang muncul di berbagai negara, termasuk negara-negara Barat, dengan karakteristik yang memiliki kemiripan.
Bagaimana Anda melihat respons pemerintah dan aparat terhadap demonstrasi di Indonesia belakangan ini? Apakah terdapat perubahan dibandingkan tahun sebelumnya?
Kalau melihat aksi tahun ini, menurut saya, represi aparat tidak sekencang tahun lalu. Pada tahun sebelumnya, ada beberapa kasus represi, termasuk insiden ketika mobil barakuda kepolisian menabrak seorang pengemudi ojek daring yang kebetulan melintas hingga meninggal dunia.
Meskipun demonstrasi terus muncul setiap tahun, tahun ini tindakan represif tersebut tidak terlalu mencolok dalam pengamatan saya. Pemerintah juga terlihat tidak terlalu banyak memberikan pernyataan atau tanggapan terhadap demonstrasi.
Pertanyaannya, apakah pemerintah sekarang merespons dengan cara yang lebih halus atau ada cara lain yang digunakan?
Kalau kita melihat gerakan di ruang digital, kritik terhadap kebijakan pemerintah juga berhadapan dengan buzzer. Bukan hanya akun nyata yang diduga dibayar, tetapi juga akun berbasis kecerdasan buatan atau AI.
Aktivitas semacam itu dapat melawan atau meredam tagar dan komentar di media digital. Dengan demikian, pertarungan dalam menyampaikan kritik tidak hanya berlangsung di jalanan, tetapi juga di ruang digital.
Saya tidak bisa memastikan siapa yang membayar atau mengoordinasikan akun-akun tersebut. Namun, menurut saya, keberadaan buzzer, termasuk yang berbasis AI, menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika melihat perkembangan gerakan digital.
Apakah kondisi tersebut berkaitan dengan kesadaran politik masyarakat dan ruang untuk menyampaikan kritik? Apa risiko yang muncul ketika aspirasi berulang kali tidak mendapat tanggapan?
Menurut saya, salah satu hal yang perlu diwaspadai adalah kejenuhan masyarakat. Kita terus mengkritik dan memberikan masukan, tetapi bisa saja berhenti bukan karena mengalami intimidasi secara langsung atau dibungkam secara terbuka, melainkan karena merasa lelah.
Itu yang saya sebut sebagai kejenuhan, bahkan bisa menjadi bentuk pembungkaman secara implisit. Ketika pemerintah tidak memberikan tanggapan dan membiarkan kritik berlalu begitu saja, masyarakat yang menyampaikan aspirasi bisa merasa capek sendiri.
Jika demonstrasi terus muncul setiap tahun dengan tagar dan persoalan yang berbeda, sementara persoalan nasional maupun daerah tidak kunjung mendapat penyelesaian yang dirasakan masyarakat, pada titik tertentu orang bisa bertanya, “Untuk apa saya mengkritik lagi kalau tidak ditindaklanjuti?”
Saat ini, media sosial masih menjadi salah satu ruang untuk menyampaikan kritik dan mendapat dukungan. Namun, kita tidak tahu apakah dua atau tiga tahun mendatang masyarakat masih memiliki semangat yang sama untuk memperjuangkan persoalan tersebut.
Ketika masyarakat merasa tidak ada hasil, mereka berpotensi menjadi pasrah dan berhenti menyampaikan kritik. Menurut saya, itu yang perlu diwaspadai.
Bagaimana seharusnya pemerintah membaca demonstrasi dan merespons ketidakpuasan masyarakat agar aspirasi tidak terus berulang tanpa penyelesaian?
Kalau melihat kondisi sekarang, pemerintah terlihat tidak terlalu mempersoalkan demonstrasi. Menurut saya, ada kecenderungan pemerintah memilah informasi yang diterima.
Misalnya, ketika ada survei dari Litbang Kompas atau lembaga survei lain yang menunjukkan penilaian positif terhadap pemerintah, informasi tersebut seolah-olah lebih banyak diambil sebagai gambaran kondisi masyarakat.
Sementara itu, program pemerintah yang dikritik tetap mendapat kritik, tetapi yang lebih didengar justru penilaian positif. Akibatnya, pemerintah bisa merasa bahwa kinerjanya sudah baik karena informasi yang diterima lebih banyak menunjukkan hal-hal yang menguntungkan.
Saya melihat pola tersebut sebagai salah satu kemungkinan mengapa pemerintah tidak terlalu menanggapi demonstrasi. Ketika informasi yang dianggap penting hanya informasi yang mendukung penilaian positif, aspirasi masyarakat yang kritis berisiko tidak memperoleh perhatian yang memadai.
Kalau kita hanya menunggu pemerintah merespons dengan sendirinya, menurut saya, hal itu cukup sulit melihat pola politik dan cara pemerintah menanggapi aspirasi masyarakat selama ini. Karena itu, persoalan yang perlu diperhatikan bukan hanya bagaimana demonstrasi berlangsung, tetapi juga bagaimana kritik masyarakat benar-benar didengar dan ditindaklanjuti.
Reporter: Azzahratush Sholihah Bulan Intan
Editor: Baso Muh Wahidin
